Beranda BUMI ETAM Kotak Kosong Hadir di Dua Pilkada, Begini Tanggapan Wagub dan Ketua DPRD...

Kotak Kosong Hadir di Dua Pilkada, Begini Tanggapan Wagub dan Ketua DPRD Kaltim

Kotak Kosong Hadir di Dua Pilkada, Begini Tanggapan Wagub dan Ketua DPRD Kaltim - headlinekaltim.co
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi. (Foto: headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 melawan kotak kosong terjadi di Balikpapan dan Kutai Kartanegara.

Bagi Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, hal tersebut tidak terlepas dari salah satu konsekuensi demokrasi.

“Partai mempunyai kebebasan untuk menentukan dukungannya sehingga di Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar) terjadi pertarungan dengan kotak kosong,” ucapnya saat ditemui awak media di DPRD Kaltim, Senin 21 September 2020, kemarin.

Advertisement

Hadi mengatakan hak politik masyarakat tidak boleh dipaksakan. Menurutnya, itulah bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan.

“Sesuai aturan, terserah masyarakat memilih, apakah memilih kotak kosong atau calon yang ada. Saya kira itu hak dan partisipasi masyarakat yang tidak boleh kita paksakan. Tidak ada masalah, sah-sah saja, karena undang-undang mengatur hal itu,” kata dia.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK lebih menekankan masyarakat menggunakan hak pilih dalam menentukan pemimpin di daerahnya.

“Alangkah baiknya jika rakyat daerah itu tidak mengabaikan, karena merekalah yang mengetahui bagaimana daerahnya, siapa pemimpin yang layak untuk memimpin, tapi jika tidak ada kepedulian akhirnya yang muncul pemimpin yang tidak sesuai harapan, akhirnya muncul ketidakpuasan,” katanya.

Berkaitan dengan hadirnya kotak kosong di sejumlah Pilkada di Kaltim, Makmur menyayangkan hal itu terjadi.

“Saya kira hak masyarakat, tapi ke depannya harapan kita minimal 50 + 1,” ujar Makmur.

Makmur meminta partai politik dan Paslon agar tidak “kepedean” ketika melawan kotak kosong. Apalagi, jika menang dengan tingkat partisipasi pemilih jauh di bawah angka yang ditargetkan.

“Jangan dianggap hebat saat menang melawan kotak kosong. Penting juga melihat angka partisipasi pemilih. Paling tidak menang dengan partisipasi masyarakat mencapai 80 persen, jangan di bawah 60 persen lah. KPU juga harus evaluasi, ini harus digalakkan betul-betul,” pungkasnya.

Penulis : Ningsih

Komentar
Advertisement