TKD Tersendat, Samarinda Perkuat PAD dan Tekan Belanja Daerah
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekrrtariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tersendatnya penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Dalam struktur TKD tersebut, terdapat dana kurang salur pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya mencapai sekitar Rp427 miliar, akumulasi dari tahun anggaran 2023 dan 2024.
Kondisi ini membuat pemerintah kota harus bergerak cepat menyusun strategi alternatif agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat mulai dikurangi dengan memperkuat sumber pendapatan internal, terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekrrtariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengungkap, upaya ini tidak dilakukan secara parsial. Pemkot Samarinda melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mulai memetakan potensi-potensi baru yang bisa dimaksimalkan. Selain itu, kerja sama antar daerah juga didorong sebagai salah satu langkah memperluas basis pendapatan, disertai kajian hukum dan dukungan perencanaan dari pemerintah pusat.
“Kita bicara tentang pendapatan asli daerah. Jadi kita optimalkan dari segi pendapatan. Kemarin itu dibahas lengkap, termasuk kerja sama antar daerah supaya PAD meningkat. Dari sisi kajian hukum juga dilihat, bahkan Bapenda kita minta presentasi, pada umumnya bagus saja,” terang Marnabas, Sabtu 18 Juli 2026.
Di tengah upaya peningkatan pendapatan, pemerintah kota juga dihadapkan pada kewajiban menutup kekurangan anggaran akibat dana transfer yang belum tersalurkan. Untuk itu, langkah efisiensi menjadi pilihan, dengan memangkas pengeluaran yang tidak terlalu prioritas.
“Tinggal yang bermasalah kan transfer. Yang kurang itu kita tutupi lewat PAD. Kalau tidak salah sekitar 400 miliar, makanya pengeluaran kita kurangi untuk menutup itu, karena Pak Wali tidak mau ada utang,” tuturnya.
Masalah ini turut berdampak pada proyek-proyek yang sebelumnya telah berjalan. Sejumlah pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada 2025 harus tetap dibayar, meski dana dari pusat belum diterima sepenuhnya. Akibatnya, beban pembayaran tersebut dialihkan ke tahun anggaran 2026.
“Kemarin itu kan sudah dilaksanakan sesuai aturan, jadi tetap jalan. Tapi uangnya tidak tertransfer, sementara pekerjaan sudah dilakukan, akhirnya diluncurkan ke 2026. Kita berhemat untuk bayar kontraktor, dan kemarin saya cek hampir 50 persen sudah terbayar,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan, kondisi tersebut bukan hanya soal kekurangan anggaran baru, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban lama yang tertunda akibat dana yang tidak tersalurkan tepat waktu. “Itu yang kemarin tidak tersalur sekitar 400 miliar sehingga tidak terbayar di 2025. Makanya di 2026 kita anggarkan untuk membayar itu,” imbuhnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, pemerintah kota tetap menjaga komitmen terhadap pelaksanaan program pembangunan. Sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan kawasan Teras Samarinda, diyakini masih dapat berjalan meski dengan penyesuaian anggaran.
Evaluasi kondisi keuangan daerah akan kembali dilakukan dalam pembahasan APBD Perubahan yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga November mendatang. Dari tren yang ada, pemerintah masih melihat kondisi fiskal berada dalam jalur yang relatif aman.
“Kalau saya lihat trennya masih bagus. Mudah-mudahan transfer dari pusat juga normal dan kekurangan itu bisa disalurkan, jadi kita bisa lebih lega,” kata Marnabas.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya menjaga optimisme dan semangat kerja di tengah keterbatasan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak bergantung pada satu sumber pendanaan, melainkan aktif menggali potensi baru sekaligus melakukan efisiensi.
“Kita harus tetap optimis dan jangan mengeluh. Cari potensi lain untuk meningkatkan PAD, sambil melakukan penghematan di sektor yang tidak terlalu penting,” tandas Marnabas. (Retno)
Pos terkait
Terbaru
