Belum Punya Gambaran APBD Perubahan 2026, Kaltim Masih Menakar Kemampuan Fiskal

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi seiring adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin, menyampaikan, hingga saat ini pembahasan anggaran perubahan tahun 2026 masih belum dilakukan. Pemerintah daerah, kata dia, masih memprioritaskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027 sebelum masuk ke tahap perubahan anggaran tahun berjalan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Harga Lombok Anjlok, Daya Beli di Pasar Merdeka Justru Melemah

99 huldi amal

Kondisi fiskal daerah menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Pemerintah perlu mencermati kemampuan keuangan daerah sebelum memutuskan penambahan maupun pengurangan program. “Perubahan ‘kan belum dibahas. Untuk melaksanakan perubahan, kita melihat dulu kondisi kemampuan fiskal kita di tahun 2026 yang sedang berjalan,” ujar Muhaimin, Jum’at 17 Juli 2026.

Ia menjelaskan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan anggaran 2026 tidak berorientasi pada penambahan kegiatan. Justru, pemerintah daerah saat ini mengedepankan langkah pengurangan dan penyesuaian program sebagai respons terhadap berkurangnya TKD. “2026 ini semangatnya bukan menambah kegiatan, tapi mengurangi kegiatan, karena ada pengurangan TKD,” katanya.

Lebih lanjut, Muhaimin menyebutkan, saat ini tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan antara penurunan pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

Baca Juga

1 hari  lalu

Harga Lombok Anjlok, Daya Beli di Pasar Merdeka Justru Melemah

99 huldi amal

Sejumlah langkah efisiensi mulai diterapkan, antara lain pengurangan perjalanan dinas, pembatasan belanja makan dan minum, serta penghematan penggunaan listrik dan air melalui skema kerja dari rumah (WFH). Selain itu, kegiatan yang dinilai kurang prioritas juga ditunda pelaksanaannya.

“Jadi tim anggaran sekarang sedang menyusun. Ada efisiensi perjalanan dinas, makan minum, penggunaan listrik dan air karena kita menggunakan WFH, dan kegiatan yang kurang prioritas ditunda,” jelas Muhaimin.

Ia menegaskan, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan anggaran di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan. “Semangatnya kita membalance-kan antara pengurangan TKD dengan belanja kita yang anggarannya berkurang,” imbuhnya lagi.

Terkait kemungkinan masuknya aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dalam anggaran perubahan, Muhaimin menyatakan bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan. Pasalnya, hingga kini dokumen perencanaan perubahan, termasuk RKPD Perubahan 2026, masih belum disusun.

Muhaimin menambahkan, gambaran terkait anggaran perubahan baru akan terlihat setelah proses penyusunan KUA-PPAS 2027 rampung, yang ditargetkan selesai pada pertengahan hingga akhir Juli.

Hal serupa juga berlaku untuk kebijakan bantuan keuangan (bankeu) maupun pokir dewan, yang sebelumnya sempat mengalami penyesuaian. Pemerintah daerah belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan kembali diterapkan dalam anggaran perubahan tahun ini. “Sekali lagi, KUA PPAS perubahan belum, RKPD-nya juga belum. Jadi nanti setelah minggu ketiga Juli baru ada gambaran,” tutur Muhaimin. (Retno)