DPRD Kaltim

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD) Kalimantan Timur merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD Kaltim terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sejarah DPRD Kalimantan Timur

Namun, dokumen lain menyebutkan bahwa Propinsi Kaltim baru terbentuk pada tanggal 1 Janueri 1957. Patokan yang dipakai adalah sejak tahun baru 1957 itulah pertama kali terisi adanya pemimpin pemerintahan propinsi, yakni mantan Residen A.P.T. Pranoto telah menduduki atau diangkat menjadi penjabat Gubernur, dengan istilah Acting Gubernur.Secara de facto, dan kemudian dikenal sebagai tonggak sejarah kelahiran Propinsi Kaltim adalah tanggal 9 Januari 1957. Ini suatu peristiwa berlangsungnya serah terima jabatan atau peralihan kekuasaan pemerintahan dari Gubernur Kalimantan Milono kepada Acting Gubernur Kaltim A.P.T. Pranoto.Meski belum berstatus propinsi, Kalimantan Timur pasca kemerdekaan RI sesungguhnya pernah memiliki badan perwakilan rakyat. Badan bernama Dewan Kalimantan Timur (DKT) ini boleh dikata merupakan embrio dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DKT diadakan hamper bersamaan dengan pembentukan pemerintahan Federasi Kalimantan Timur (FKT), pada zaman agresi Belanda (NICA).Tanggal 12 Januari 1957, semestinya menjadi tonggak penting bagi perjalanan kehidupan pemerintahan berhaluan demokrasi di Kaltim. Hari itu, Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo, sampai harus datang ke Samarinda. Itulah saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), salah satu perangkat sekaligus simbol sejarah demokrasi dalam pemerintahan Propinsi ini. Pada tanggal tersebut, sebanyak 30 tokoh perwakilan partai politik dilantik Mendagri menjadi wakil rakyat Propinsi Kaltim yang pertama kali. Mereka dilantik tiga hari setelah peresmian status propinsi Kaltim pada 9 Januari 1957. Masa ini adalah masa pemerintahan pusat mempraktikkan sistem parlementer, dimana kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri. Pembentukan Propinsi dan DPRD Kaltim pertama ini berlangsung pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.Sesungguhnya, beberapa hari sebelum Propinsi Kaltim disahkan, keanggotaan DPRD Kaltim pertama telah disiapkan. Mendagri sudah menandatangani keputusan pengangkatan keanggotaan DPRD Kaltim pertama 7 Januari 1957. Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No: Des./1/43 tanggal 7 Januari 1957, lembaga wakil rakyat tersebut bernama DPRD Peralihan Propinsi Kalimantan Timur. Dari ke-30 anggota DPRD Peralihan itu umumnya mereka tokoh perjuangan dari berbagai profesi, seperti pegawai negeri, wartawan dan kalangan organisatoris.Sistem rekrutmen anggota DPRD masa ini boleh dikata amat sederhana. Tanpa harus menjadi Calon Anggota Legislatif atau Caleg seperti halnya pada pemilu sekarang. Cara penetapan keanggotaannya merujuk hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dua tahun sebelumnya. Dari Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, diketahui misalnya berapa perolehan suara Partai Nasional Indonesia (PNI) dan seterusnya. Dari perolehan suara partai hasil Pemilu 1955 itu, maka dapat diperoleh patokan untuk menentukan suatu partai dapat berapa kursi di DPRD Peralihan Propinsi Kaltim. Pimpinan partai kemudian menetukan kader-kadernya untuk diusulkan menjadi anggota DPRD.DPRD Kaltim pertama menempati gedung pada bangunan eks Hotel Mahakam (sekarang Gedung BRI di tepi Sungai Mahakam Samarinda). Dalam perjalannya kemudian, gedung DPRD Kaltim berpindah ke jalan Basuki Rahmat Samarinda (kini Gedung DPRD Kota Samarinda), dan terakhir di kawasan Karangpaci, jalan Teuku Umar, Samarinda.Sebutan panjang DPRD pada masa ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur. Tapi lebih popular dengan istilah DPRD Peralihan.Pimpinan Dewan Propinsi Kaltim pertama ada dua kursi. Tokoh PNI Azis Samad, terpilih sebagai Ketua DPRD Kaltim pertama kali. Ia didampingi wakil ketua Basri Mochtar dari NU. Setelah berhasil memilih anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD), suatu badan yang terdiri dari Gubernur dan DPRD yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jumlah DPD ada enam orang, satu di antaranya untuk posisi Ketua DPD merupakan posisi ex oficio yang harus dijabat Kepala Daerah. Sisanya, lima orang termasuk Wakil Ketua DPD, diisi dan dipilih dari dan oleh DPRD. Dalam sidang pemilihan Wakil Ketua DPD, Iskandar dari Masjumi terpilih. Catatan tentang kiprah anggota DPRD Kaltim periode pertama itu tidak begitu banyak, karena usianya tergolong pendek: sekitar satu tahun setengah. Soalnya, pada bulan Februari 1958 sudah digelar pemilihan anggota DPRD di seluruh Indonesia, baik untuk Daerah Swatantra I (Propinsi) maupun Daerah Swatantra II (kabupaten). Usia DPRD Kaltim periode pertama berakhir pada bulan Juni 1958.