23.9 C
Samarinda
Sunday, May 16, 2021

Hati-hati Gunakan Anggaran COVID-19

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menilai penyerapan anggaran COVID-19 oleh Pemerintah provinsi masih belum maksimal.

Dana Rp 500 milyar untuk penanganan COVID-19 minim penyerapannya, Makmur HAPK menduga, Pemprov Kaltim memilih bersikap hati-hati menggunakan dana tersebut.

Untuk itu, Makmur HAPK merekomendasikan kepada Pemprov Kaltim untuk mengembalikan sisa anggaran yang belum terpakai pada pos-pos penempatannya semula.

“Itu yang saya pertanyakan, apa saja yang belum dilakukan. Kalaupun penuh dengan kehati-hatian. Untuk itu kami merekomendasikan dana itu dikembalikan,” kata Makmur.

Makmur menyampaikan hal ini usai memimpin sidang Paripurna mengatakan, setelah mendengarkan hasil rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur dan mendengarkan jawaban dari Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani. Atas hal ini, DPRD Kaltim memiliki beberapa catatan atas capaian target dari kerja-kerja di kepemimpinan Isran-Hadi.

DPRD Kaltim menggelar sidang Paripurna ke-11 dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2020, yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 6 Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Senin 3 Mei 2021.

Dikatakan Makmur, dana Covid-19 yang tak terpakai, Pemprov Kaltim diminta mengembalikan ke pos semula. Terutama berkaitan dengan anggaran infrastruktur.

Baca Juga  Hari Ini DPR RI Kunjungi DPRD Kaltim

“Kalau saya, program yang sudah ada dipertahankan. Misalnya, kalau dana itu awalnya peruntukan pada infrastruktur, kembalikan saja. Bayangkan kalau kita ingin memperbaiki dengan mulus dari Utara hingga selatan, Rp 1 triliun tidak cukup. Intinya saya lihat karena kehati-hatian saja, terlalu hati-hati. Padahal Pemerintah Pusat dan Provinsi harus sinkronisasi dengan kabupaten/kota,” katanya.

Baca Juga  Sarkowi Sosialisasi Perda Pajak di Kutai Kartanegara

Makmur memaklumi pandemi COVID-19 cukup membuat kinerja pemerintah terhambat. Namun, tak bisa dijadikan alasan kuat. Sehingga diperlukan koordinasi jajaran OPD di Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim.

“Nanti kita lihat, kan ada jawabannya. Seharusnya kalau kita ada yang dicapai dalam target. Kita juga memahami masalah tentang COVID-19. Tapi saya kira justru alasan mengapa tidak tercapai perlu rekomendasi yang dijawab. Memang sebenarnya COVID ini mengganggu kinerja juga, tapi jangan jadi alasan, paling tidak apa yang direkomendasikan DPRD sama-sama dibahas SKPD,” ujarnya.

“SKPD tidak boleh berdiam diri juga. Sebagai pembantu Gubernur, kegiatan di kabupaten/kota yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dievaluasi, apakah ada potensi yang bisa dimasuki,” sambungnya. (Advetorial)

Penulis : Ningsih

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar