Resmi Nahkodai Asosiasi PPPK Kaltim, Ketua Terpilih Usung 6 Misi Strategis untuk Kesejahteraan dan Kesetaraan ASN

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Asosiasi PPPK Kaltim menjadi sorotan dalam pengukuhan kepengurusan baru Forum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Kalimantan Timur. Momentum tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru yang berkomitmen memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan posisi strategis PPPK di lingkungan pemerintahan daerah.

Dilansir dari Kaltimprov.go.id, pengukuhan kepengurusan baru Forum Asosiasi PPPK Provinsi Kalimantan Timur berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah penasehat organisasi. Mereka di antaranya Widyaiswara Fungsional BPSDM H. Mohammad Jauhar Efendi serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur H. Muhammad Faisal yang menyatakan dukungan terhadap langkah organisasi ke depan.

Dalam sambutan perdananya, Ketua Asosiasi PPPK Kaltim terpilih menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir bukan sekadar sebagai wadah formal, tetapi menjadi sarana perjuangan bagi seluruh PPPK Kalimantan Timur agar memperoleh perlakuan yang setara sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Ia menyampaikan bahwa organisasi tersebut ingin memastikan kesejahteraan dan pengakuan terhadap peran PPPK semakin kuat dalam sistem birokrasi pemerintahan.

“Hari ini kita tidak sekadar berbicara tentang jabatan. Kita sedang membangun masa depan di mana PPPK diperlakukan setara, di mana kesejahteraan bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan. Kami bersyukur suasana keberpihakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur saat ini sangat kondusif, dan kami berkomitmen mendukung suksesnya program pemerintah melalui pengabdian kami,” ujar Ketua Asosiasi PPPK Kaltim.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Asosiasi PPPK Kaltim mengusung visi mewujudkan PPPK Kalimantan Timur yang sejahtera, setara, profesional, serta memiliki posisi strategis dalam ekosistem aparatur sipil negara.

Sebagai langkah konkret, organisasi telah merancang enam misi utama. Pertama, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan hak PPPK melalui advokasi regulasi, termasuk terkait pola karier dan peluang jabatan.

Kedua, mengawal berbagai isu kesejahteraan PPPK seperti penyelarasan tunjangan kinerja dan kepastian masa perjanjian kerja. Ketiga, membangun sistem manajemen berbasis data melalui penyusunan database yang akurat guna mendukung advokasi dan pemetaan kebutuhan anggota.

Selanjutnya, organisasi juga berkomitmen meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan kompetensi teknis, manajerial, dan literasi birokrasi. Selain itu, Asosiasi PPPK Kaltim akan memperkuat diplomasi konstruktif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, BKD, DPRD, serta media melalui pendekatan yang solutif dan kolaboratif.

Misi terakhir adalah mengawal berbagai isu nasional yang berkaitan dengan skema karier PPPK dan jaminan pensiun melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Menutup sambutannya, Ketua Asosiasi PPPK Kaltim mengajak seluruh PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Menurutnya, kekuatan organisasi akan menentukan sejauh mana aspirasi PPPK dapat diperjuangkan dalam setiap kebijakan birokrasi yang akan datang.

Ia menilai keberadaan organisasi yang solid akan membuat kontribusi dan peran PPPK semakin diperhitungkan dalam pembangunan birokrasi serta pelayanan publik di Kalimantan Timur.