HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin tak yakin pemerintah pusat maupun daerah akan mengeluarkan kebijakan penghapusan tenaga honorer, khususnya tenaga guru.
Pasalnya, kata dia, banyak sekolah di daerah, khususnya di Kota Samarinda yang masih membutuhkan tenaga honorer guru. Lantaran guru berstatus PNS dan PPPK masih terbatas.
“Impossible jika tidak ada honorer karena kita sebenarnya sekolah itu tercukupi gurunya cuma statusnya yang membedakan, ada PNS, PPPK dan honorer, ” ujarnya ditemui awak media kemarin usai menghadiri rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Khusus di Kota Samarinda, lanjut Asli Nuryadin, pada tahun 2022 lalu ada sekitar 600 orang tenaga guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Jadi, saat ini masih kekurangan 800 orang guru sehingga diperbantukan oleh guru honorer.
“Yang 600 ini terangkat semua. Artinya kita masih kekurangan sekitar 800 guru, tapi bukan berarti di sekolah itu tidak ada gurunya. Justru yang mengajar adalah guru-guru honorer, ” katanya.
“Kalau mereka sudah terangkat jadi PPPK, paling tidak statusnya naik. Paling tidak kesejahteraannya sama dengan UMR, tapi kalau itu dihilangkan, siapa yang mengajar? ” sambungnya.
Asli Nuryadin menyebut, dari jumlah guru honorer yang awalnya banyak, kini sudah mulai terurai.
Pada tahun depan, Dinas Pendidikan Kota Samarinda akan mengusulkan penyelesaian pengangkatan PPPK guru ke Pemkot.
“Usulannya sudah masuk semua sehingga nanti tidak ada lagi sekolah yang ada guru honorer. Mestinya statusnya bisa PPPK semua dan sementara yang kita usulkan baru guru saja dulu, ” tutupnya.
Penulis : Ningsih
