HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengungkap, Kaltim memiliki masalah distribusi guru yang tidak merata. Walaupun jumlah siswa dan guru sudah ideal, namun hanya di atas kertas.
“Sebetulnya tadinya guru-guru di Kaltim sudah ideal, yang jadi masalah, distribusi guru tidak merata dan hanya menumpuk semua di kota. Akhirnya ada SMA/SMK Negeri di Kaltim itu PNS hanya kepala sekolah, selebihnya guru hanya honorer,” katanya, Selasa 10 Agustus 2021.
“Distribusi kita terjadi ketimpangan, tapi jumlah gurunya hampir ideal tapi hanya di atas kertas, karena kalau ditelusuri ke dalam, gurunya menumpuk di kota sedangkan daerah pinggiran diisi guru honorer,” ujar Rusman Ya’qub lagi.
Dikatakannya, guru berstatus PNS mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK hingga akhir 2024 mencapai 5.000 orang guru yang akan purna tugas (pensiun, red). Jumlah ini belum yang termasuk meninggal lebih awal sejak pandemi COVID-19.
Sementara kata dia, kemampuan pengangkatan guru menjadi PNS, rata-rata hanya 100 orang setiap tahunnya. Sementara rekrutmen P3K hingga hari ini belum ada realisasi. Padahal rekruitmen tersebut sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu.
“Kita tunggu saja, apa boleh buat? Bagaimana cara mendorong kebijakan pemerintah pusat, kecuali Pemprov diberi kewenangan merekrut guru honor dengan standar gaji yang memadai. Tapi ada instruksi Menteri PAN RB, birokrasi yang melakukan penyetopan penerimaan tenaga honorer. Sampai hari ini belum boleh, sehingga itu jadi persoalan,” terangnya.
Selain itu, kata politisi partai PPP ini, pertemuannya dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim hari ini juga membahas terkait, banyaknya sekolah yang belum memiliki bangunan sendiri.
Bahkan dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, ada 3 masalah penyerahan dokumen aset yang tersendat, yakni di Samarinda, Kukar dan Mahulu. Sehingga pihaknya berharap, hingga akhir tahun 2021 ini, seluruh proses penyerahan dokumen aset sekolah tingkat SMA/SMK rampung.
“Contohnya, SMAN 13 banyak dapat bantuan APBN untuk penambahan lokal ruangan belajar dan labolatorium, tapi terbentur karena lahannya belum milik sendiri dan belum diserahkan ke provinsi. Sedang APBN tidak mau kalau status lahan belum clear. Maka, Komisi IV akan mengundang Diknas kabupaten/kota yang belum selesai itu bersama BPKAD untuk membicarakan percepatan aset itu. Sumbatannya di mana, karena sampao 2021 ini belum tuntas, ” pungkasnya.
Penulis : Ningsih
