23.6 C
Samarinda
Jumat, Agustus 6, 2021

Ini Jawaban Wagub Terkait Penolakan Dewan terhadap Pergub 49

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjawab kisruh penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49/2020 pasal 5 ayat 4 yang dianggap menghambat pembangunan.

Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, dia menyebut, pihaknya akan kembali melakukan komunikasi dan koordinasi bersama DPRD Kaltim untuk mencari solusi atas penolakan anggota dewan atas penetapan Pergub Kaltim tersebut.

“Sebenarnya ini masalah teknis, nanti kita akan komunikasikan. Sudah saya sampaikan kepada Sekda, Asisten sama Kepala BPKAD untuk mereview masalah ini segera,” ucapnya pada awak media, Selasa 15 Juni 2021.

Disinggung mengenai banyaknya intrupsi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi terkait proses pengadaan barang dan jasa, saat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, Wagub berjanji akan sesegera mungkin menyampaikan kepada Gubernur Kaltim untuk melakukan evaluasi kembali.

“Saya akan sampaikan kepada pak Gubernur secepatnya,” janjinya.

Terkait dengan komentar anggota dewan yang menyebut bahwa pembangunan di Kaltim lamban di tahun ini, mantan legislator Senayan ini menyebut kejadian ini tidak hanya terjadi di Kaltim. Namun, imerata hampir di seluruh daerah di Indonesia dan sudah menjadi isu nasional.

Dia beralasan, pandemi COVID-19 yang masih melanda menjadi penyebab roda pembangunan terseok. “Persoalan pembangunan, saya kira itu persoalan nasional, bukan hanya persoalan Kaltim saja. Ini dikarenakan sebagai akibat pandemi yang berdampak pada sistemik secara nasional. Sehingga di tahun 2019-2020 utamanya ikut berdampak,” katanya.

“Ekspor impor juga menurun, sehingga berdampak efek domino kepada usaha-usaha yang lain. Insyaallah pada 2021 ini semua akan membaik karena sekarang harga karet, sawit dan batu bara meningkat,” sambungnya.

Menurut Wagub, secara umum dari angka-angka makro ekonomi, Kaltim masih dinilai kurang. Namun, secara nasional Kaltim masih jauh lebih baik.

“Untuk angka-angka makro ekonomi secara umum, memang jauh lebih baik daripada nasional. Ada 5 indikasi makro yang lebih membaik dari angka tahun 2020. Itu artinya Pemerintah Provinsi Kaltim sudah bekerja keras untuk itu. Tapi karena efek domino dalam konteks regional maupun nasional, ya tidak bisa apa-apa,” tutupnya.

Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar