src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Persoalan pemadaman listrik bergilir dan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin meresahkan warga Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan pihaknya telah menerima permohonan dari Fraksi PKS untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero).
Permohonan tersebut akan diakomodasi. RDP direncanakan melibatkan Komisi II dan Komisi IV untuk meminta penjelasan PLN mengenai kondisi kelistrikan yang belakangan masih dikeluhkan masyarakat. “Jadi baru kita terima permohonan dari Fraksi PKS untuk RDP dengan PLN. Banyak itu terkait pemadaman dan seterusnya. Ini sudah kita akomodir, mungkin kita akan ajukan RDP dengan masuk ke Komisi II dan gabung dengan Komisi IV,” ujar Hasanuddin Mas’ud atau Hamas sapaan akrabnya, saat ditemui Jumat, 18 September 2026.
Hamas bilang belum ingin menyimpulkan penyebab pemadaman sebelum DPRD mendapat penjelasan langsung dari PLN. Dugaan terkait pasokan energi maupun batu bara masih perlu dibuktikan melalui pembahasan bersama pihak terkait. “Sebetulnya saya belum membahas ya, tapi nanti hasil RDP dengan PLN itu lebih bagus. Kalau sekarang ini saya baru mengira-ngira, mungkin pasokannya kurang, batu baranya juga langka mungkin,” kata dia.
Hamas menyebut kondisi ekonomi global dan cuaca sebagai sejumlah faktor yang menurut perkiraannya dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Namun, ia menilai penyebab persoalan kelistrikan perlu diperjelas dalam RDP agar pembahasan tidak berhenti pada dugaan.
Sebelumnya, sejumlah pembangkit di sistem kelistrikan Kaltim dilaporkan mengalami gangguan dan berdampak pada pengaturan beban listrik di beberapa wilayah. Kondisi tersebut juga menjadi bagian yang akan ditanyakan DPRD, termasuk penyebab gangguan pada pembangkit.
DPRD Kaltim ingin mengetahui apakah gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis, kesalahan manusia, atau faktor lainnya.
“Termasuk yang diklaim oleh Kaltara itu terkait empat pembangkit listrik yang mati. Itu juga kita tanyakan nanti. Itu karena apa, teknis, human error, atau dan seterusnya,” sebut Hamas.
RDP dengan PLN diupayakan berlangsung pada pekan depan. DPRD akan menggunakan forum tersebut untuk mendapatkan penjelasan mengenai kondisi kelistrikan dan gangguan pembangkit yang terjadi di Kaltim. “Minggu depan insyaallah,” demikian Hasanuddin Mas’ud. (Retno)