Prabowo: Pemerintah Pusat Jangan Memangkas DBH Kaltim

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG — Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur, Dodi Prabowo, meminta pemerintah pusat tidak memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kalimantan Timur. Permintaan itu disampaikan seiring keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Dodi saat menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) III GMNI Kaltim di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara, Jumat 18 September 2026.

“Tadi saya ajak jalan-jalan pengurus GMNI pusat, melihat kondisi yang sebenarnya, imbas pemangkasan DBH Kaltim, pembangunan tidak berjalan maksimal. Makanya, hak Kaltim jangan dikebiri,” kata Dodi.

Ia berharap kader GMNI di Kaltim tidak hanya menjadi mitra pembangunan, tetapi juga mitra kritis pemerintah yang memberikan masukan demi kepentingan rakyat.

Perwakilan Persatuan Alumni (PA) GMNI Kaltim, Alexs Bajo, mengatakan Konferda kali ini bertujuan mencari sosok ketua untuk periode dua tahun ke depan. Menurutnya, momen tersebut bukan ajang perebutan kursi ketua, melainkan ajang silaturahmi anggota GMNI se-Kaltim.

Alexs, pernah menjabat Ketua GMNI Kutai Timur, menyebut organisasi tersebut kini telah memiliki delapan cabang se-Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan sekaligus dinamika organisasi, bukan sekadar forum yang selalu sepakat tanpa perbedaan pendapat. Konferda GMNI Kaltim ini berlangsung dengan Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah. “Saya yakin Kukar bakal menjadi basis GMNI, pasti akan berkembang di Kukar,” ujarnya.

Ketua Umum GMNI Pusat, Risyad Fahlefi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa terdapat tiga tipe aktivis mahasiswa. Pertama, tipe yang selalu menyerang pemerintah tanpa peduli benar atau salah. Kedua, tipe yang selalu mengikuti pemerintah dengan prinsip asal bapak senang (ABS). Ketiga, tipe aktivis jujur yang berani mengatakan benar jika benar, dan salah jika salah. “Kader GMNI harus menjadi tipe ketiga, menjadi mahasiswa yang jujur,” kata Risyad.

Ia menambahkan, ketua terpilih nantinya diharapkan mampu memperkuat suprastruktur organisasi, di antaranya menyusun kepengurusan yang efektif sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, penguatan administrasi juga menjadi perhatian, mengingat pendataan alumni hingga hasil sidang selama ini dinilai masih lemah dan perlu didokumentasikan secara lebih baik.

“GMNI harus berdiri bersama rakyat, mendekati buruh, tani, dan nelayan. Jika di Kaltim banyak pekerja tambang, dekati dan perkuat jaringan kerakyatan,” tegasnya. (Andri)