HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Keterbatasan pasokan listrik masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-biduk. Kondisi ini tak hanya berdampak pada kenyamanan warga, tetapi juga mulai menghambat pelayanan pemerintahan, aktivitas ekonomi, hingga pengembangan sektor pariwisata yang tengah tumbuh.
Hingga kini, Teluk Sumbang belum menikmati aliran listrik dari PLN. Warga masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun hampir satu dekade lalu dan kapasitasnya kian tak mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan listrik kampung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Teluk Sumbang Badri Husni Setiawan menegaskan bahwa listrik dan jaringan telekomunikasi merupakan fondasi utama untuk mendorong kemajuan kampung, terutama di era digital. “Pelayanan pemerintahan sekarang berbasis digital. Tanpa listrik dan sinyal yang memadai, semuanya jadi terbatas. Masalah ini sudah berulang kali kami sampaikan di Musrenbang, tapi belum ada solusi nyata,” jelasnya.
PLTS berkapasitas 400 kWh yang menjadi satu-satunya sumber listrik kampung dibangun pada 2017 melalui dana hibah luar negeri hasil kerja sama Bappenas dan NGO PT Akuo Energi. PLTS tersebut mulai beroperasi pada 2018 dan sempat mendapat pendampingan hingga 2020 sebelum akhirnya dikelola mandiri oleh masyarakat melalui PT Teluk Sumbang Energi.
Menurutnya, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan energi, kapasitas PLTS semakin kewalahan. Kondisi cuaca yang tidak menentu turut memperparah keadaan, menyebabkan pasokan listrik kerap terhenti.
“Listrik tidak pernah menyala penuh 24 jam. Bahkan pada waktu subuh sering padam. Sekarang kondisinya lebih parah, PLTS sudah rusak sekitar 10 hari terakhir,” ungkapnya.
Akibatnya, aktivitas pelayanan kampung dan kegiatan ekonomi warga terganggu. Untuk menjaga listrik tetap menyala, pengelola terpaksa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) setiap hari, yang tentu membebani biaya operasional.
Badri menilai, sudah saatnya pengelolaan PLTS Teluk Sumbang berada di bawah naungan lembaga resmi agar keberlanjutan operasional dan perawatannya lebih terjamin. Selain itu, kampung juga membutuhkan tambahan baterai dan perluasan jaringan listrik ke wilayah yang belum terjangkau.
Persoalan listrik ini menjadi semakin krusial mengingat Teluk Sumbang tengah berkembang sebagai destinasi wisata baru. Hingga Desember 2025, jumlah kunjungan wisatawan tercatat menembus 13 ribu orang dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) mencapai lebih dari Rp31 juta.
Di sisi lain, PLN mengaku terus berupaya meningkatkan suplai listrik di wilayah Kecamatan Biduk-biduk. Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Berau, Clif Salomo Panjaitan, menyampaikan bahwa jaringan listrik dari Talisayan saat ini tengah dalam proses perangkaian dan ditargetkan rampung pada triwulan II atau III tahun 2026.
Kata dia, khusus Kampung Teluk Sumbang, PLN masih terkendala regulasi karena wilayah tersebut masih masuk dalam Wilayah Usaha (Wilus) PT Akuo Energi. “Jika Wilus sudah tercabut, PLN siap masuk. Teluk Sumbang juga sudah masuk dalam roadmap listrik desa,” tuturnya.
Dengan potensi wisata yang terus berkembang, warga berharap persoalan listrik Teluk Sumbang tidak lagi berlarut-larut agar kampung ini benar-benar bisa melangkah maju tanpa terus dibayangi keterbatasan energi. (Riska)