HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Samarinda, Wahyuni Nadjar menyatakan, pengentasan wilayah kumuh melibatkan lintas OPD dan pemangku kepentingan.
Ini terkait hasil rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2020 yang dilaksanakan Rabu 19 Agustus 2020 di Dinas PUPR Kota Samarinda.
Menurut dia, poin utama dari rapat koordinasi yang yang digelar kemarin adalah identifikasi kawasan kumuh baru, sambil menyelesaikan tugas sebelumnya dan mulai menata ulang mindset beberapa OPD terkait.
“Artinya dengan keterbatasan anggaran saat ini, ayo kita kerja bareng lagi. Kalau selama ini semua berfikir bahwa kawasan kumuh ini PR- nya Bappeda, Diperkim dan PUPR itu salah,” katanya, Rabu 19 Agustus 2020.
“Pemberdayaan perempuan dari segi sosial. Bagaimana menangani kawasan kumuh, masyarakat yang terdampak dari segi sosial. Karena kumuh ini berkaitan dengan sanitasi, DKK dapat mengubah mindset ke hidup bersih. Jadi kita yang menyasar kumuh ini tidak hanya secara fisik visual tetapi juga dengan sosial dan ekonominya,” sambungnya lagi.
Disebutkan Wahyuni, setiap kawasan kumuh memiliki pola penanganan yang berbeda. Dari data sebelumnya wilayah kumuh terbanyak berada di bantaran sungai. Ternyata setelah dilakukan identifikasi baru, diketahui wilayah perbukitan juga termasuk wilayah kumuh.
Hasil identifikasi berdasarkan 7 indikator penilaian daerah kumuh. “Satu wilayah diidentifikasi sebagai kawasan kumuh menggunakan 7 indikator penilaian, diantaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengolahan limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran,” tukasnya.
“Ini semua sudah kami sosialisasikan ke Lurah, Camat dan sekarang kami eksekusi secara legalnya saja ke Pemkot untuk dapat dituangkan dalam revisi SK Kumuh,” lanjut wanita yang akrab disapa Yuni ini pada awak media.
Terkait dengan pola penanganan, Wahyuni menerapkan pola-pola peningkatan kualitas yang terbagi menjadi tiga pemugaran yaitu perbaikan pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan yang layak huni.
Pola kedua adalah pembongkaran dan penataan secara menyeluruh pada pemukiman atau fasum. Pola ketiga adalah memindahkan masyarakat terdampak lokasi dengan klasifikasi status lahan legal.
Terkait dengan capaian pengurangan kumuh Kota Samarinda, dari identifikasi SK Walikota No.413.2/028/HK/KS/I/2015 tercatat luasan wilayah kumuh 539.18 hektare. Kemudian di tahun 2017 turun menjadi 298.87 hektare, tahun 2018 jumlah wilayah kumuh makin berkurang yakni 133.33 hektare dan tahun 2020 tersisa 70 hektare.
“38,22 hektare diidentifikasi pengurangan luasan kumuh 2020 ditambah hasil identifikasi kawasan kumuh baru sebanyak 32,29 hektar, jadi totalnya sekitar 70,51 hektare lagi yang menjadi PR,” ucap Wahyuni.
Sisa luasan kumuh SK Walikota 2018 tersebar di 6 kawasan, masing-masing Karang Mumus I, Karang Mumus II, Muara, Karang Asam, Sungai Kapih dan Mesjid Samarinda Seberang.
Sedangkan kawasan kumuh baru tahun 2020 terdapat di 4 wilayah, Loa Janan Ilir, Sambutan, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu.
Penulis : Ningsih
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
