Beranda BUMI ETAM Pemkot Samarinda Tunggu Keputusan MenPAN terkait Perampingan di DPMPTSP

Pemkot Samarinda Tunggu Keputusan MenPAN terkait Perampingan di DPMPTSP

Pemkot Samarinda Tunggu Keputusan MenPAN terkait Perampingan di DPMPTSP - jabatan eselon iv
Ilustrasi PNS. (sumber: tuntasmedia.com)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Jabatan Eselon IV atau sekelas Kepala Seksi (Kasi) di lingkup Pemerintah kota Samarinda akan segera hilang sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

Untuk awal, perampingan akan dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan pelayanan dan perizinan.

Sebelumnya telah ada arahan dari pusat, agar seluruh jabatan administrasi akan disesuaikan menjadi jabatan fungsional sesuai Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 28 Tahun 2019.

Advertisement

Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, pihaknya telah menerima petunjuk teknis (Juknis) dari Kemendagri terkait perampingan eselon IV.

Untuk tahap pertama, perampingan akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Awal di DPMPTSP dulu,” katanya belum lama ini.

Disinggung soal pelaksanaan penerapan perampingan dan jumlah eselon IV yang akan dipangkas, menurut Sugeng, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda.

Namun, aktualisasi kebijakan ini masih menunggu keputusan dari MenPAN. “Sudah ada petunjuknya tetapi belum kita aktualisasikan. Kami menunggu, kan ini koordinasi terus dengan BKD. BKD juga masih menunggu keputusan dari MenPAN,” lanjutnya.

Ditegaskannya, jika ini sudah menjadi instruksi Kemendagri, maka pihaknya siap melaksanakan perintah dari pusat.

“Kalau sudah ada petunjuknya begitu ya tetap akan dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, akan memangkas jabatan eselon IV pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Baca Juga  Sambut HUT RI ke-75, Warga Lapas Kelas II A Samarinda Adu Kemampuan Tarik Suara

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi secara daring, Selasa (11/8/2020).

“Penyederhanaan (birokrasi) diarahkan kepada pejabat pengawas eselon IV di DPMPTSP,” ujar Akmal, dilansir dari kompas.com.

“Mengapa eselon IV? Karena sesuai arahan Presiden, jabatan struktural hanya dua level saja, di tingkat kabupaten/kota jabatan tertinggi adalah jabatan eselon II A untuk Sekda. Jadi nanti hanya ada eselon II dan III saja,” lanjut dia.

Kebijakan tersebut adalah bentuk dari penyederhanaan birokrasi tahap pertama.

Ke depan, kemungkinan akan ada kembali pemangkasan jabatan yang fungsi serta wewenangnya berkaitan dengan perizinan dan pertimbangan teknis perizinan.

Lantaran masih tahap pertama, penyederhanaan birokrasi serupa sangat terbuka untuk dilakukan pada jabatan-jabatan lain yang dinilai perlu dipangkas.

Menurut Akmal, penyederhanaan birokrasi tidak bisa dilakukan satu tahap saja karena bisa menimbulkan turbulensi besar dalam tata kelola birokrasi di pemerinta daerah.

Penyederhanaan mestinya dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Identifikasi dan transformasi jabatan fungsional di provinsi, kabupaten/kota dilakukan dengan pemetaan serta penyelerasan kebutuhan anggaran terkait penghasilan para jabatan yang terdampak,” papar Akmal.

Meski demikian, sudah ada jaminan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bahwa penyederhanaan birokrasi tak akan menyebabkan penghasilan ASN di daerah yang terdampak berkurang.

Adapun jumlah jabatan pengawas yang akan dialihkan menjadi jabatan fungsional di tahap pertama ini sebanyak 21.954 jabatan atau 8,15 persen.

Baca Juga  Dua Pemodal Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Dibekuk

Sementara total jabatan pengawas di seluruh provinsi, kabupaten/kota totalnya ada sebanyak 269.174 jabatan.

Penulis: Ningsih

Komentar
Advertisement