HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau bakal melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pada tahun depan. Pasalnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut masuk dalam 10 OPD dengan realisasi fisik terendah di APBD Berau 2024 dengan total anggaran Rp31,8 miliar lebih. BPBD Berau menyerap 30 persen hingga September 2024.
Hal tersebut dibenarkan Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi. Menurutnya, beberapa kegiatan yang besar masuk di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. Akibatnya, seharusnya persentase di atas 50 persen justru malah turun. Kegiatan yang dimaksud adalah pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp 2,9 miliar.
“Setiap tahun mendapatkan anggaran DBH-DR yang nilainya besar. Digunakan untuk penanganan bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di semua daerah di Kabupaten Berau,” tuturnya.
Dikatakannya, jika terjadi Karhutla di 13 Kecamatan Kabupaten Berau, maka pihaknya akan melakukan penanggulangan mulai dari pencegahan sampai pemadaman. Sebagian anggaran juga digunakan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan.
“Termasuk pengadaan beberapa alat pemadam kebakaran, armada sebanyak 4 unit, hingga perahu karet,” ucapnya.
Masyhadi mengakui, untuk armada mobil pemadam ini perlu peremajaan karena usianya sudah 5 tahun. Biaya pemeliharaan saat ini terasa berat. “Paling tidak kita perlu 1 atau 2 mobil untuk menunjang aktivitas untuk emergency yang cepat,” bebernya.
Tambahan 4 unit armada dinilai sudah cukup untuk di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb. Sedangkan, di kecamatan lain masih perlu pemeliharaan ekstra karena usia mobil pemadam sudah 5 tahunan. “Kemudian medan di kecamatan lumayan berat. Apalagi jika ada karhutla,” tuturnya.
Wilayah yang butuh tambahan armada yakni di kecamatan rawan karhutla, seperti di Tanjung Batu, Gunung Tabur, Tabalar, dan Segah. Saat ini, peruntukan mobil wilayah tersebut juga digunakan untuk memadamkan kebakaran pemukiman. Sehingga, diperlukan mobil yang siap siaga dan selalu fit setiap saat.
“Karena kebakaran di pemukiman tidak bisa diprediksi oleh personel, berbeda dengan karhutla yang bisa diprediksi terjadi ketika masuk musim kemarau,” bebernya.
Serapan anggaran tahun 2023 sekitar 80 persen. Tahun ini ditarget serapan bisa mencapai 90 persen lebih. Ia tetap optimistis meskipun anggaran pada ABT ini cukup besar dan penggunaannya terbatas oleh waktu. “Kita juga kekurangan staf di BPBD Berau, itu salah satu kendalanya,” ungkapnya.
Masyhadi mengaku tahun ini pihaknya kurang maksimal dalam hal perencanaan, namun harapannya semua dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga, tahun depan pihaknya akan memprioritaskan dokumen perencanaan. “Sehingga tahapan penanggulangan bencana di Kabupaten Berau bisa kita tata lebih rapi,” demikian Masyhadi. (Riska)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
