Frans Lewi Soroti Prioritas Anggaran, Fasilitas Dasar Kampung Belum Tuntas
Jalan di Kampung Talisayan. (Foto: Ist) HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah kampung kembali disuarakan Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi. Dalam forum pembahasan Musrenbang di Kecamatan Talisayan, ia menyoroti masih banyaknya jalan kampung yang belum tersentuh aspal meski wilayah tersebut telah puluhan tahun menikmati aliran listrik.
“Kalau kita lihat, dari Kampung Sumber Mulya, Eka Sapta sampai Suka Murya, yang diaspal itu baru jalan porosnya. Jalan dalam kampung belum tersentuh sama sekali,” tegasnya.
Di Kampung Suka Murya misalnya, akses menuju rumah ibadah dan beberapa blok permukiman masih berupa jalan tanah. Padahal, menurutnya, jalur tersebut menjadi akses utama warga setiap hari.
Hal serupa juga terjadi di Eka Sapta. Frans mengingatkan, pengaspalan terakhir dilakukan pada 2011 sepanjang sekitar 700–800 meter dari simpang. Sejak itu, tidak ada lagi kelanjutan pembangunan, termasuk akses menuju gereja serta sekolah SMP dan SD yang berada di wilayah tersebut. “Padahal itu akses pendidikan dan rumah ibadah,” ujarnya.
Di Purna Sari Jaya, kondisi jalan dalam kampung juga belum tersentuh aspal. Sementara di Bumi Jaya, meski sudah cukup banyak mendapat pembangunan, Frans menilai masih ada akses penting yang terlewat, termasuk jalan menuju rumah ibadah.
Tak hanya jalan, ia juga menyinggung persoalan drainase dan fasilitas dasar seperti WC sekolah yang menurutnya banyak belum tuntas. Ia menilai efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan mendasar masyarakat, bukan proyek yang bersifat keinginan.
“Saya kadang berpikir, kenapa untuk rumah ibadah dan kebutuhan dasar masyarakat sulit sekali kita lihat anggarannya. Tapi ada program yang tiba-tiba muncul, bahkan kepala kampung tidak tahu itu program siapa,” ucapnya.
Frans bahkan mencontohkan adanya proyek irigasi di kebun sawit yang dinilai tidak tepat sasaran hingga merugikan warga. Ia meminta agar setiap program benar-benar melalui proses pengecekan dan verifikasi agar tidak menyimpang dari kebutuhan prioritas.
Selain infrastruktur jalan dan sanitasi, ia juga mengangkat kondisi perumahan warga yang tinggal di dalam wilayah perusahaan. Saat melakukan reses, ia menerima keluhan soal rumah yang rusak, atap bocor, hingga dapur yang tak layak.
Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah pemerintah daerah dapat masuk melalui program bantuan, atau mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap kondisi tempat tinggal karyawannya.
“Ini juga warga kita. Walaupun tinggal di dalam lokasi perusahaan, mereka tetap butuh perhatian,” bebernya.
Politikus Partai Hanura ini berharap, ke depan perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat kampung, terutama akses jalan dalam permukiman, fasilitas pendidikan, sanitasi, dan rumah ibadah. (Adv28/Riska)
Related posts
Terbaru
