src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Ilustrasi: AI Generated, diolah berdasarkan data resmi publikasi Kabupaten Berau dalam Angka 2026 milik BPS Kabupaten Berau. HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Angka juga bisa berbicara. Sebanyak 794.098 kunjungan wisatawan sepanjang 2025, naik 42,5 persen hanya dalam setahun di Kabupaten Berau. Daerah yang selama ini lebih dikenal sebagai salah satu penghasil batubara, tiba-tiba menjadi salah satu destinasi wisata dengan pertumbuhan tercepat di Kalimantan Timur. Di balik angka yang menggembirakan itu, tersimpan perubahan struktural yang jauh lebih dalam — dan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau dalam publikasi “Kabupaten Berau Dalam Angka 2026” mencatat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya: Pulau Derawan, sebuah pulau kecil di pesisir timur Berau, merebut posisi destinasi wisata nomor satu. Bahkan, mengalahkan hilir-mudik manusia ke Tanjung Redeb — ibu kota kabupaten yang selama ini mendominasi catatan kunjungan.
Derawan menerima 330.882 kunjungan pada 2025, melonjak hampir sepuluh kali lipat dari 34.160 kunjungan setahun sebelumnya. Sementara Tanjung Redeb, dari 329.842 menjadi hanya 39.993 kunjungan.
Pergeseran ini bukan sekadar soal angka. Ini adalah pergeseran pusat gravitasi pariwisata Berau — dari daratan ke laut, dari kota ke pulau, dari infrastruktur ke pengalaman.
Lonjakan kunjungan wisata ke Berau tidak terjadi dalam ruang kosong. Setidaknya ada tiga faktor yang saling memperkuat satu sama lain. Pertama, meningkatnya paparan media sosial terhadap keindahan laut Berau. Video bawah laut Derawan dan Maratua — yang memperlihatkan penyu sisik, ubur-ubur tak menyengat, hingga kawanan barakuda di Maratua — menyebar luas di platform TikTok dan Instagram sejak 2023. Konten organik dari wisatawan sebelumnya menjadi mesin promosi gratis yang tidak pernah dianggarkan oleh pemerintah daerah.
Kedua, Berau menjadi alternatif ketika biaya perjalanan ke Bali dan Labuan Bajo makin mahal. Tren ini bukan hanya berlaku di Berau — destinasi “tersembunyi” di seluruh Indonesia mengalami lonjakan serupa seiring dengan kenaikan harga tiket ke destinasi-destinasi mainstream pasca-pandemi.
Ketiga, Bandara Kalimarau semakin aktif. BPS mencatat 5.642 penerbangan sepanjang 2025 dengan total 463.646 penumpang — angka yang memperkuat aksesibilitas Berau dari kota-kota besar Kalimantan dan Jawa.
Hasilnya terasa di lapangan. Pulau Maratua mencatat 156.019 kunjungan pada 2025, melonjak dari 23.440 pada 2024. Biduk-Biduk dan Tabalar — kawasan yang sebelumnya nyaris tak terdengar — mulai masuk hitungan dengan masing-masing 58.620 dan 58.620 kunjungan. Kecamatan Gunung Tabur, yang mengandalkan ekowisata dan warisan Kesultanan Gunung Tabur, mencatat lonjakan objek wisata dari 10 menjadi 41 destinasi hanya dalam setahun.
Pariwisata Berau tumbuh cepat — mungkin terlalu cepat. Jumlah penginapan naik dari 371 unit (2024) menjadi 383 unit (2025), dengan konsentrasi tertinggi di Maratua (95 unit), Derawan (79 unit), dan Biduk-Biduk (78 unit). Pertumbuhan fisik ini mencerminkan respons pasar yang wajar terhadap naiknya permintaan. Namun pertanyaannya: siapa yang memastikan pertumbuhan itu tidak membunuh apa yang sedang dijual?
Pulau Derawan adalah ekosistem yang rapuh. Penyu sisik yang menjadi daya tarik utama adalah spesies yang dilindungi. Terumbu karang di sekitar Derawan dan Maratua termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (Coral Triangle) yang sudah lama berada di bawah tekanan perubahan iklim dan aktivitas manusia. Lonjakan kunjungan yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak justru aset yang menjadi magnet wisatawan itu sendiri.
Sementara itu, BPS mencatat total 227 objek wisata resmi yang tersebar di 13 kecamatan berdasarkan data 2024 — belum termasuk ratusan titik selam tidak resmi yang belum terdaftar. Seberapa besar dari 227 objek itu memiliki regulasi daya tampung (carrying capacity) yang jelas? Seberapa banyak penginapan baru yang berdiri dengan izin lingkungan lengkap?
Ini bukan pertanyaan retoris. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya menentukan apakah Berau akan menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan atau destinasi yang mati muda.
Ada ironi besar yang tersembunyi di dalam angka-angka BPS itu: tepat di saat sektor pariwisata Berau mencatat pertumbuhan tertingginya, sektor yang paling menentukan aksesibilitas — infrastruktur jalan — mencatat kondisi terburuknya.
Data yang sama dalam publikasi BPS mencatat bahwa jalan kabupaten dengan kondisi rusak berat mencapai 847,96 kilometer pada 2024 — setara hampir 60 persen dari total panjang jalan kabupaten. Angka ini melonjak hampir lima kali lipat hanya dalam setahun, dari 176,97 kilometer pada 2023. Di saat yang bersamaan, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi dalam APBD Berau tercatat sebesar Rp3,08 triliun pada 2024 — pos belanja terbesar dalam anggaran kabupaten.
Kontradiksi antara besarnya anggaran dan buruknya kondisi jalan adalah tanda tanya yang belum terjawab — dan bukan ranah statistik untuk menjawabnya.
Yang bisa dibaca dari data adalah dampaknya terhadap pariwisata: sejumlah destinasi wisata darat di pedalaman Berau hanya bisa dijangkau melalui jalan-jalan yang masuk kategori rusak parah. Bagi wisatawan yang sudah jauh-jauh datang dari luar Kalimantan, perjalanan menuju destinasi yang terasa seperti offroad involunter bisa menjadi pengalaman pertama sekaligus terakhir mereka di Berau.
Satu konteks ekonomi makro yang penting untuk dipahami: lonjakan wisata Berau terjadi di tengah perlambatan ekonomi yang signifikan. PDRB Berau hanya tumbuh 2,48 persen pada 2025 — anjlok dari 7,28 persen setahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka naik dari 4,95 persen (2023) menjadi 5,15 persen (2024), dan PDRB per kapita turun tiga tahun berturut-turut: dari Rp198,53 juta (2023) ke Rp193,39 juta (2025).
Artinya, pertumbuhan wisata yang pesat belum cukup mengimbangi perlambatan di sektor-sektor lain — terutama pertambangan, yang kontribusinya terhadap PDRB terus menyusut dari 58,27 persen (2023) ke 48,11 persen (2025).
Namun ada secercah harapan yang bermakna: sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 15,36 persen pada 2025 — menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Berau. Ini mengindikasikan bahwa uang wisatawan mulai mengalir ke pelaku usaha lokal: pemilik penginapan, warung makan, penyedia perahu, pemandu selam. Sektor yang paling mungkin menyerap tenaga kerja lokal tanpa keahlian tinggi sekalipun.
Jika tren ini diperkuat dengan kebijakan yang tepat — misalnya regulasi yang mewajibkan usaha wisata memprioritaskan tenaga kerja lokal, atau insentif bagi pelaku UMKM pariwisata — maka wisata bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang lebih inklusif dibanding tambang, yang selama ini cenderung mengkonsentrasikan keuntungan di lingkaran perusahaan besar.
Di antara 794.098 kunjungan wisatawan, sebanyak 5.351 di antaranya adalah wisatawan mancanegara — naik dari 4.294 pada 2024. Angka ini masih kecil, kurang dari satu persen dari total kunjungan. Namun polanya menarik: wisman terbanyak masuk melalui Teluk Bayur (2.755 orang) dan Derawan (1.802 orang) — dua kawasan yang menawarkan ekowisata autentik, bukan atraksi buatan.
Ini selaras dengan tren pariwisata global: wisatawan internasional, khususnya dari Eropa dan Amerika Utara, semakin mencari destinasi yang tidak terjamah, alami, dan memiliki nilai konservasi. Berau — dengan hutan hujannya, pesisirnya, dan biodiversitasnya — memiliki semua bahan baku itu. Yang belum dimiliki adalah kemasan, narasi, dan infrastruktur yang cukup untuk mengubah kunjungan pertama menjadi kunjungan berulang, dan kunjungan berulang menjadi rekomendasi dari mulut ke mulut di komunitas wisatawan internasional.
Lonjakan wisatawan Berau pada 2025 bisa dibaca dengan dua cara. Cara pertama: ini adalah momentum — sebuah puncak yang, tanpa pengelolaan yang benar, akan menjadi anomali dalam grafik kunjungan tahunan, sebelum kemudian merosot ketika wisatawan kecewa dan tidak kembali. Cara kedua: ini adalah tonggak — titik awal transformasi ekonomi Berau dari kabupaten tambang menjadi kabupaten yang mampu hidup dari keindahan alamnya yang dirawat dengan sungguh-sungguh.
Perbedaan antara dua skenario itu bukan ditentukan oleh alam Berau — yang sudah terbukti luar biasa. Perbedaannya ditentukan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang diambil dalam dua hingga tiga tahun ke depan: apakah akan ada master plan pariwisata yang berbasis data dan daya dukung lingkungan? Apakah infrastruktur jalan akan diperbaiki dengan prioritas konektivitas ke kawasan wisata? Apakah regulasi pendirian akomodasi di pulau-pulau kecil akan diperketat sebelum kapasitas ekologis terlampaui?
Statistik tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Hanya mencatat apa yang sudah terjadi. Siapa yang memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya — itu ada di tangan pemerintah kabupaten, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat Berau sendiri. Sementara itu, 794.098 wisatawan sudah datang. Dan tahun depan, mungkin akan lebih banyak lagi. (*/redaksi)
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan, menggunaka sumber data resmi BPS Kabupaten Berau, dan telah disunting oleh redaksi.