Datangi DPRD Kukar, Ribuan THL Minta Diangkat Jadi PPPK
Rapat bersama DPRD Kukar dan FTHK membahas nasib ribuan THL. (andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Sekitar 20 pengurus Forum Tenaga Honorer Kabupaten (FTHK) Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi sekretariat DPRD Kukar, Selasa 23 Mei 2023.
Pertemuan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Banmus DPRD. Tim FTHK diterima oleh Ketua Komisi IV Baharuddin dan anggota komisinya.
RDP juga dihadiri perwakilan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.
Pembina FTHK, Eko Hananda merasa prihatin atas nasib Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi di Pemkab Kukar yang nasibnya bertahun-tahun tidak jelas. Padahal, dari segi pengabdian, banyak THL yang bekerja lebih dari 10 tahun.
“Sebentar lagi, Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan surat akan menstop keberadaan tenaga honorer per 18 November 2023 nanti,” sebutnya.
Eko mengurai, para THL sudah bekerja lebih 10 tahun dan tidak diangkat sebagai PNS. Mereka menikmati gaji yang terbilang minim jika dibandingkan dengan THL daerah lain di Kaltim.
THL lulusan Sarjana di Kutim, singgung Eko, gajinya tembus Rp 2 juta per bulannya. Sedangkan di Kukar hanya Rp 1,5 juta untuk yang THL sarjana. Belum lagi, setiap tiga bulan ada perbaharuan kontrak kerja dengan OPD.
“Kami ingin 2.955 tenaga honorer administrasi Pemkab diperhatikan nasib dan kesejahteraannya,” sebut Eko yang mengabdi di sekretariat DPRD Kukar ini.
Perwakilan BKPSDM, Dahriansyah memastikan Pemkab Kukar tidak tinggal diam. BKPSDM terus lakukan analisis terkait kebutuhan pegawai.
“Dari 7.811 data umum THL, sudah terdata 6.766 orang,” sebutnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga sudah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kukar dan sudah mendapatkan jatah formasinya.
“Untuk kebutuhan tenaga guru sebanyak 1.500 orang, begitu juga dengan formasi kebutuhan nakes juga mendapatkan 1.500 orang,” jelasnya.
Ketua Komisi IV Baharuddin merasa miris persoalan THL tidak kunjung beres di Kukar.
“Kami di DPRD sudah empat kali membahas persoalan yang dialami THL,” sebutnya.
Terkait RDP kali ini, para THL administrasi minta jatah dan kepastian agar bisa diangkat menjadi PPPK. Namun, Kemenpan RB hanya memberikan formasi untuk guru dan Nakes.
“Kita berharap BKPSDM Kukar mengajukan permohonan ke Kemenpan RB agar Kukar diberikan jatah formasi P3K tenaga administrasi,” pungkasnya.(#)
Penulis: Andri
Pos terkait
Pos Terbaru
