Verrell Bramasta Turun Masuk ‘Zona Perang’ Banjir? Polemik Etika Rompi Taktis yang Bikin Heboh!
HEADLINEKALTIM.CO – bandang melanda Padang dan sekitarnya di Sumatera Barat sejak akhir November 2025, dipicu oleh curah hujan ekstrem yang memicu luapan sungai sera longsor di lereng bukit. Pemimpin seperi anggota DPR RI biasanya meninjau langsung dengan tim pendukung, membagikan bantuan darurat, mengevaluasi kerusakan infrastruktur, serta berkoordinasi dengan BNPB dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat evakuasi serta rekonstruksi.
Verrell Bramasta selaku wakil rakyat dari Fraksi PAN menghubungkan upaya ini dengan komitmennya sebagai legislator muda. Verrell Bramasta, anggota DPR Fraksi PAN dari Jawa Barat VII periode 2024-2029, meninjau lokasi banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat, untuk memberikan bantuan serta menyuarakan aspirasi korban di DPR dengan menggunakan tactical vest sebagai hadiah dari rekan TNI AL untuk menyimpan barang praktis saat lapangan.
Verrell secara langsung hadir di lokasi untuk membagikan kebutuhan pokok, memeriksa kondisi korban yang terdampak, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, serta mengumpulkan masukan warga agar disampaikan di DPR. Netizen di media sosial ramai-ramai menyoroti Verrell Bramasta yang dikira memakai rompi anti peluru saat meninjau korban bencana sehingga menimbulkan spekulasi yang berlebih tentang protokol keamanan atau ketakutan berlebihan terhadap ancaman di wilayah bencana. Kondisi ini yang kemudian memicu terbukanya polemik, khususnya di nuang publik.
Menurut Northouse (2019) dalam karyanya yang berjudul “Leadership: Theory and Practice” setidaknya menyebutkan bahwa kepemimpinan etis cenderung berfokus pada perilaku moral (moral conduct) dan pengaruh moral (moral influence). Dalam dimensi moral conduct, aksi Verrell menunjukan kepedulian yang mendalam sebagai pemimpin untuk memberi dukungan kepada korban. la urun ikut serta datang langsung ke lapangan, membawa bantuan, serta menjanjikan dukungan material. Tidak hanya itu, Verrell terlihat membuka ruang curhat bagi strategis sebagai pemimpin untuk menunjukan kehadiran dan kedekatannya dengan masyarakat.
Artinya, tindakan Verrell merupakan bentuk tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang dilakukan sebagai pemimpin atas kepeduliannya terhadap korban bencana. Suguhan aksi ini menunjukan bagaimana integritas aksi dan komimen Verrell terhadap kesejahteraan orang lain. Hadirnya Verrell dalam situasi krisis seperti ini menunjukan bahwa pemimpin tidak hanya bekerja di bawah meja dan memisahkan diri dari siuasi krisis saja, melainkan menjadi individu yang sigap di garis terdepan dengan menggunakan sumber dayanya untuk melayani. Hal ini kemudian diperkuat dengan dimensi personal accountability, tercermin dari bagaimana Verrell sebagai anggota DPR mengakui bahwa bencana ini menjadi salah satu tanggung jawabnya.
Namun, kepemimpinan yang beretika bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan. Melainkan, bagaimana cara yang ditempuh pemimpin dalam melakukan tindakan tersebut. Area abu-abu ini seringkali djustifikasi oleh pemimpin dalam bertindak. Ironisnya, ketika Verrell berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip moral ini, strategi komunikasi visual dan pemilihan penampilannya jusiru menceminkan ketidaksesuaian yang signifkan dengan siuasi peristiwa yang sedang terjadi.
Menurut Northouse, dimensi moral influencer dalam kepemimpinan menjadi bagaimana pemimpin harus memahami bahwa setiap visual yang ditampilkan adalah pesan komunikasi non-verbal. Baik secara langsung maupun tidak langsung, pemilihan rompi dengan ‘ciri, tertentu membuka kebebasan intepretasi oleh masyarakat dengan lebar. Di beberapa media massa, banyak masyarakat mempertanyakan urgensi dan makna Verell memakai rompi dengan corak loreng.
Gambaran corak loreng ini cenderung diasosiasikan dengan konsep militer, perang, serta keamanan pribadi. Interpretasi yang terjadi di banyak masyarakat melihat bahwa Verell seolah-olah berada di dalam “zona perang. Tidak hanya iu, asosiasi ini kembali menguat karena simbolisasinya secara spontan menggambarkan kuatnya stuktural hirarki militer. Terlebih, ketika posisi Verrell adalah sebagai pejabat publik dengan orientasi melayani masyarakat, yang secara prinsip berbeda dengan budaya militer yaitu ‘kepatuhan’. Akibatnya, ambiguitas kembali menyelimuti niat tulus kehadiran Verrell. Rentangnya gap antara makna dan persepsi ini menjadi tantangan baru bagi Verrell.
Northouse kembali menekankan bahwa pemimpin yang beretika adalah pemimpin yang sadar, mengelola, dan bertanggungjawab terhadap gap ini. Ketika kesan pertama akan penilaian rompi tersebut tersebar dengan cepat di intenet, Verrell mengambil angkah utuk melakukan klarifkasi dengan menegaskan kembali alasan dan urgensi pemakaiannya. Meski demikian, klarifkasi yang dinilai datang terlambat tidak akan mengubah keseluruhan pandangan publik akan peristiwa pertama terjadi. cepatnya kesan pertama beredar di publik.
Artinya, Verrell kurang berhasil untuk menciptakan pemahaman yang satu mengenai alasan kebenaran dan moralitas tindakannya. Masyarakat tidak mendapat kejelasan yang logis atas interpretasi yang dibebas-liarkan tanpa kontrol dan pengelolaan moral influence yang kurang efektif. Akibatnya, polarisasi masyarakat tercipta tanpa pengelolaan yang strategis dan konsisten oleh pemimpin.
Situasi ini menunjukan bahwa kegagalan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, melainkan berimplikasi langsung pada instansi yang diwakilinya. Verrell sebagai anggota DPR bertanggungjawab atas citra posisi jabatan maupun instansi yang diwakilinya. Dalam situasi krisis, keseimbangan citra DPR berada pada titik yang sangat vital. Ketika Verrell turut membantu korban bencana dengan komunikasi visual yang dinilai kurang selaras, maka integritas DPR mulai dipertanyakan kembali. Tentunya, hal ini beririsan dengan cara kepemimpinan etis dikomunikasikan dan ditansmisikan kepada publik. Ketika penilaian publik menjadi dimensi pendorong untuk melihat niatnya suatu tindakan, maka manifestasi visual dan komunikasi pemimpin menjadi layar utama untuk membuktikan genuineness tersebut.
Lebih lanjut, Yukl (2013) menekankan aspek decision-making dan power infuence dalam bertindak: kejujuran dan integritas, keadilan, kepedulian, tanggung jawab sosial, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.Verrell dengan posisi strategis kepemimpinannya memang menunjukan kepedulian kolektif melalui perilaku moralnya.Namun, pengaruh moral atas tindakannya memicu ruang diskusi di publik. Dengan begitu, penting bagi pemimpin untuk memperhatikan keselarasan komunikasi visual dengan situasi tertentu. Ketika Verrell mengunjungi lokasi bencana, penting baginya untuk memperhatikan kesesuaian dalam memilih pakaian dan atribut.
Pakaian yang tidak terlalu formal dan tidak bersimbol sensitif seharusnya bisa menjadi pertimbangan pilihan strategis oleh Verrell. Jadi, komunikasi yang terjalin dapat dilakukan dan dimitigasi dengan langkah yang proaktif untuk menghindari persepsi ‘damage control’. Secara substantif,etika kepemimpinan yang tercermin dalam aksi Verrell menunjukan komitmen pemimpin untuk turun langsung dan memberikan bantuan nyata.
Namun, penilaian terhadap cara penyampaiannya menjadi komponen pendorong untuk menilai keseluruhan dimensi etika pemimpin. Posisi strategis yang dimiliki Verrell memiliki potensi besar untuk menggerakan dan menyadarkan komunitas lain untuk ikut membantu. Terlebih lagi, ketika Verrell berada dalam rentang bagian dari Generasi Z. Artinya, pendekatan melalui media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran bagi seluruh masyarakat. Terlebih, situasi ini juga dapat digunakan untuk membangun kembali citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.
Penulis: Nabila Fitri Aida dan Najma Nicky Ravae, Mahasiswi Semester 3 Universitas
Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Negara.
Related posts
Terbaru
