Buntut APBD Anjlok, Rudy Mas’ud Akan Boyong Bupati/Wali Kota se-Kaltim “Serbu” Kemenkeu

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengumpulkan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan ini mempertemukan bupati, wali kota, serta sekretaris daerah se-Kaltim untuk membahas kondisi keuangan daerah yang mulai menghadapi tekanan.

Rapat tersebut menjadi langkah awal menyikapi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2027 yang diperkirakan menurun cukup signifikan. Berdasarkan proyeksi sementara, APBD Kaltim 2027 berada di kisaran Rp12,1 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun, dan jauh di bawah capaian tahun 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun.

Baca Juga

4 hari  lalu

Iming-iming Kerja di Balikpapan, Tiga Orang Jadi Korban Penipuan

193 huldi amal

Penurunan tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat fiskal daerah sangat menentukan keberlanjutan program pembangunan di kabupaten dan kota. Karena itu, forum koordinasi ini difokuskan pada pembahasan kondisi fiskal, strategi menghadapi potensi penurunan pendapatan, serta langkah bersama yang dapat ditempuh dalam waktu dekat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, mengatakan, rapat ini menjadi ruang menyamakan pandangan antarkepala daerah terkait situasi keuangan yang dihadapi ke depan. Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan fiskal di masing-masing daerah yang memiliki tantangan berbeda. “Kita melaksanakan Rakor bersama seluruh kepala daerah dan sekda se-Kalimantan Timur untuk membahas keuangan daerah, terutama perkembangan fiskal di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Dari hasil pembahasan, para kepala daerah sepakat untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Langkah ini dinilai penting untuk mendapatkan kejelasan kebijakan, terutama terkait transfer ke daerah yang sangat berpengaruh terhadap struktur APBD.

Baca Juga

3 hari  lalu

MPLS di Sekolah Rakyat Samarinda Berlangsung hingga Dua Pekan, Begini Alasannya

183 huldi amal

Rudy mengungkap, usulan tersebut muncul langsung dari para kepala daerah yang menginginkan adanya pertemuan bersama dengan pemerintah pusat agar kondisi fiskal daerah bisa disampaikan secara langsung. “Teman-teman kepala daerah meminta untuk kita bersilaturahmi ke Kementerian Keuangan, dan insyaallah kami segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Rencana pertemuan tersebut akan dilakukan secara bersama-sama seluruh kepala daerah se-Kaltim. Saat ini, jadwal pertemuan masih dalam tahap penyusunan. “Insyaallah kita akan bertemu bersama-sama, secepatnya kita jadwalkan,” lanjutnya.

Selain membahas proyeksi penurunan APBD, dalam rakor juga dibicarakan kemungkinan adanya tambahan dana transfer ke daerah atau bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah pusat. Meski belum ada keputusan final, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Keuangan.

Rudy menyebut, peluang tambahan anggaran tersebut masih terbuka dan diharapkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat untuk membantu menjaga stabilitas fiskal daerah. “Kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, kemungkinan ada tambahan dana transfer ke daerah,” demikian Rudy Mas’ud. (Retno)