33.2 C
Samarinda
Sunday, April 14, 2024

Waktu Makin Mepet, APBD-P 2021 Masih Tunggu Sikap Kemendagri

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pengesahan APBD-P Kaltim tahun anggaran 2021 berpotensi gagal. Pasalnya, legislatif dan eksekutif belum mendapat “lampu hijau” dari Kementrian Dalam Negeri, sementara waktu tersisa sangat mepet.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, sejak awal pihaknya telah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat dibahas jauh hari sebelumnya. Namun, beberapa hal membuat pembahasan tersebut molor.

“Artinya namanya pembahasan, kemudian sesuai jadwal kan sebenarnya kita sudah menyampaikan kepada pemerintah di awal. Kita minta dokumen KUA-PPAS untuk segera disampaikan, kemudian jadwal sudah kita susun, cuma memang agak terlambat,” terangnya usai mengikuti rapat Banggar DPRD Kaltim bersama TAPD Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa 12 Oktober 2021.

“Kemudian proses pembahasan, kita kan simultan dengan perubahan dan murni sehingga proses di lapangan seperti yang disampaikan Pak Sa’aduddin, bahwa serapannya sampai September 2021 ini baru 47 persen,” sambungnya.

Diungkapkan Politisi PAN ini, antara pihak legislatif dan eksekutif bahkan sempat terjadi perdebatan panjang terkait RAPBD-P tahun 2021 ini. Hingga batas waktu yang sangat mepet, belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Di situ objek perdebatan di antara kami, dengan kita harus ubah perubahan ini, apakah kita mengacu pada murni 2021. Kemudian sampai di ujung waktu yang mestinya 30 September, kemudian Pak Sekda kontak ke Kemendagri ternyata ada 2 daerah yang belum termasuk Kaltim. Saya sendiri belum kontak Kemendagri, apakah memang betul ini tadi penyampaian pemerintah pada kita,” katanya.

Disinggung mengenai apakah DPRD kemudian bisa menerima pengesahan APBD-P tahun 2021 ini, Sigit menyebut, pihaknya bukan mempermasalahkannya.

“Bukan menerima atau tidak, itu dari Kemendagri, kan kita masih berkonsultasi dan waktu yang mepet. Baru kali ini terjadi dan itu di masa kepemimpinan saya. Jadi saya berusaha memfasilitasi bagaimana teman-teman di DPRD sepakat dengan pemerintah, jangan sampai ini tidak jalan untuk menyelesaikan program di 2021,” jelasnya.

“Yang namanya sama-sama tidak sepakat, terus apakah DPRD yang salah? Kemendagri juga menghormati eksekutif dan legislatif. Jadi kita tunggu saja apakah mereka mau memfasilitasi kita. Intinya secepatnya kita berkomunikasi lagi dengan Kemendagri,” pungkasnya.

Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU