22.6 C
Samarinda
Thursday, December 1, 2022

Ribuan Guru Kepung Balai Kota, Andi Harun Ajak Berjuang Bersama ke Pusat

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA– Ribuan massa guru dari Forum Peduli Guru Samarinda, PGRI Samarinda dan PGRI Kaltim menggelar demonstrasi menolak Surat Edaran Pemkot Samarinda Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang terbit 16 September 2022.

Demonstrasi ini menegaskan penolakan atas penghapusan insentif guru. Secara langsung, Walikota Samarinda Andi Harun menemui massa guru yang mengepung Balaikota Samarinda.

Ia menegaskan bahwa tidak ada penghapusan insentif.

“Tidak ada niat menghapus insentif, Perwali kita masih berlaku. Saya tegaskan tidak ada penghapusan insentif untuk guru negeri maupun swasta” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak dapat memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG), sebab hal tersebut telah diatur secara langsung oleh Menteri.

“Kalau soal TPG, saya tidak punya wewenangnya untuk menghadirkan regulasi. Regulasi yang ada itu dari menteri,” katanya.

Kendati demikian, Walikota Samarinda ini memberikan komitmen untuk bersama memperjuangkan insentif TPG.

“Staf kami, Pak Sekda dan TAPD Samarinda terus memikirkan, bagaimana insentif guru dapat naik jauh dari sekarang. Kalau kita bisa perjuangkan bersama ke pusat, saya pastikan insentif TPG kita berikan,” ujarnya disambut tepuk tangan dari massa.

Di tengah ribuan massa guru, Andi Harun juga menegaskan bahwa akan membuka ruang dialog seluas-luasnya.

“Saya terima dialog, dengan siapa pun perwakilan guru,” tutupnya.

Diketahui, tuntutan para guru ini antara lain :
1. Guru ASN Pemkot Samarinda mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2023 dan seterusnya sebagaimana ASN di lingkungan Pemkot Samarinda dengan merevisi Perwali Samarinda Nomor 5/2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 9 bagian h yang menjelaskan TPP tidak diberikan kepada pegawai yang menjabat sebagai guru/pengawas sekolah. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 58 Ayat 3 bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan kepaada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,

2. Guru dan tenaga pendidik honorer di sekolah negeri agar dibayar oleh Pemkot Samarinda sebesar upah minimum Samarinda.

3.Pembuatan regulasi hukum yang jelas mengenai pemberian insentif bagi guru swasta dengan tujuan mensejahterakan guru.

4. Membatalkan surat edaran dari Sekda Samarinda tanggal 16 September 2022 Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan.

5. insentif bagi semua guru tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar tetap dibayar selama 12 bulan (Januari-Desember ) 2022.

Penulis: Erick

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -