HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menilai pengelolaan Perusda Kaltim harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh, karena dianggap masih memberatkan Pemprov Kaltim.
Sapto menyebut, bukan tanpa alasan mengapa seluruh Perusda Kaltim harus melakukan pembenahan secara menyeluruh, karena nilai raport merah yang menjadi catatan DPRD Kaltim terhadap kinerja Perusda Kaltim.
“Masalah pengelolaan BUMD atau Perusda ini kalau menurut saya bahwa harus ada semacam kegiatan atau restrukturisasi secara menyeluruh atas pengelolaan organisasi hingga ke keuangannya,” katanya saat menyampaikan interupsi di rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-46, Selasa 1 November 2022.
Politisi dari partai Golkar ini menyebut, keberadaan Perusda Kaltim bahkan seperti diibaratkan hidup segan, mati tak mau. Sementara, kata dia, tidak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk hidupnya Perusda Kaltim, tapi hanya sedikit Perusda yang mampu memberikan kontribusinya untuk pemasukan asli daerah (PAD) Kaltim.
“Ini ibaratnya hidup segan, mati tidak mau. Tapi ini akan terus berulang dan harus sampai kapan Perusda begini? Tidak pernah menghasilkan,” ujarnya.
Sapto meminta, seluruh jajaran petinggi hingga staf di Perusda Kaltim adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas di bidangnya. Bukan justru menjadi tempat untuk mengambil keuntungan untuk kelompok tertentu saja.
“Kalaupun yang diisi itu harus dengan orang-orang yang profesional, sesuai kapasitasnya,” tegasnya.
Dia kembali mengingatkan kepada Pemprov Kaltim bahwa Perusda Kaltim bukalah tempat “parkir” bagi pejabat-pejabat yang masuk purna tugas.
“Ingat, Perusda bukan tempat “parkir”, tempat ditaruhnya pensiunan, kalau mereka mampu it’s oke. Tapi kalau tidak, ini akan jadi masalah yang selalu berulang . Karena seharusnya kita itu bisa berupaya untuk bisa melakukan perubahan secara nyata untuk daerah kita,” pungkasnya. (Adv/Ningsih)
