Program Kampung Nelayan Dipertanyakan, Waris Minta Talisayan Diperhitungkan
Salah satu kapal bagan di Talisayan. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Polemik penetapan Kampung Nelayan di Kabupaten Berau mencuat. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, mempertanyakan hilangnya nama Talisayan dalam usulan program Kampung Nelayan. Padahal, daerah tersebut dikenal sebagai salah satu lumbung ikan terbesar di Bumi Batiwakkal.
Waris menyoroti pernyataan sebelumnya yang hanya menyebut Kampung Biduk-Biduk dan Buyung-Buyung sebagai lokasi usulan. Ia menilai, perlu ada kejelasan mengapa Talisayan tidak masuk dalam daftar prioritas, sementara jumlah nelayan dan produksi ikan di wilayah itu dinilai sangat signifikan.
“Kalau berbicara jumlah nelayan, saya yakin Talisayan lebih banyak dibanding Buyung-Buyung. Bahkan ikan-ikan besar di Berau ini banyaknya dari Talisayan. Kenapa justru tidak masuk dalam usulan Kampung Nelayan?” tegasnya.
Menurutnya, jika program Kampung Nelayan benar-benar ditetapkan pemerintah pusat yang disebut-sebut akan mencakup pembangunan dermaga, cold storage, hingga rumah nelayan maka Talisayan seharusnya menjadi prioritas.
Waris juga mengaitkan persoalan ini dengan kebutuhan pasokan ikan yang besar di Berau. Ia mencontohkan, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 100 ton ikan per bulan. Namun ironisnya, nelayan lokal justru belum sepenuhnya mendapat dukungan maksimal.
“Kalau kita tidak bantu nelayan dengan mesin atau alat tangkap, sementara nelayan dari luar sudah banyak masuk ke perairan Talisayan, saya khawatir produksi ikan kita justru menurun,” ujarnya.
Selain itu, Waris juga menyinggung soal bantuan hibah bagi nelayan yang kerap dianggap bukan kewenangan kabupaten karena sektor kelautan berada di bawah provinsi. Ia menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Menurutnya, meskipun laut menjadi kewenangan provinsi, nelayannya adalah masyarakat Berau yang layak mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Ia meminta Dinas Perikanan Berau kembali mengkaji kemungkinan pemberian bantuan alat tangkap melalui skema hibah.
“Lautnya memang kewenangan provinsi, tapi nelayannya orang Berau. Kalau kita tidak hadir, jangan sampai hasil laut kita justru dinikmati pihak luar,” bebernya.
Waris berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada aspek regulasi kewenangan, tetapi juga melihat dampak ekonomi dan keberlanjutan produksi perikanan lokal. (Adv23/Riska)
Related posts
Terbaru
![[HOAKS] Guru Honorer Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027](https://headlinekaltim.co/wp-content/uploads/2026/05/Capture-17-150x150.jpg "[HOAKS] Guru Honorer Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027")
