Dipangkas Ratusan, Kuota Perjalanan Religi Marbot Kaltim Tinggal 14 Orang
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, Dasmiah. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kuota program perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah dan marbot di Kalimantan Timur (Kaltim) anjlok drastis pada 2026. Dari sebelumnya mencapai 870 penerima pada 2025, jumlah tersebut kini dipangkas tajam seiring kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak hingga ke daerah.
Penurunan ini terjadi di tengah penyesuaian fiskal yang tidak hanya dilakukan pemerintah provinsi, tetapi juga dipengaruhi arah kebijakan dari pemerintah pusat dalam pengendalian belanja dan transfer ke daerah. Dampaknya, sejumlah program sosial yang bersifat bantuan individu, termasuk perjalanan religi, ikut mengalami pengurangan volume penerima.
Jika pada tahun sebelumnya ratusan marbot dan penjaga rumah ibadah diberangkatkan, tahun ini kuota yang diusulkan bahkan disebut belum mencapai separuh dari capaian 2025. Kondisi ini menimbulkan perhatian, mengingat program tersebut selama ini menjadi bentuk apresiasi bagi mereka yang telah lama mengabdi di lingkungan keagamaan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, Dasmiah, mengatakan hingga kini program tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum sepenuhnya dianggarkan seperti tahun sebelumnya. Penyesuaian jumlah penerima menjadi konsekuensi dari efisiensi yang sedang dilakukan.
“Belum, nanti dibicarakan di perubahan, baru belum dianggarkan seperti tahun kemarin. Tahun ini masih sesuai dengan masing-masing 14 orang, karena kan efisiensi anggaran itu,” ujar Dasmiah, Selasa 14 Juli 2026.
Ia mengakui, penurunan dari angka 870 penerima menjadi jauh lebih kecil merupakan kondisi yang tidak terhindarkan. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mempertahankan program tersebut agar tetap berjalan, meskipun dalam skala terbatas.
“Yang jelas kita sudah mengajukan minimal kan separuh dari tahun kemarin,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dasmiah menjelaskan, kebijakan pengurangan ini juga berkaitan dengan penentuan prioritas program pemerintah daerah. Program yang dinilai berdampak langsung terhadap indikator kinerja makro tetap dipertahankan, sementara program yang bersifat individual menjadi salah satu yang disesuaikan.
“Yang tidak berubah itu kan cuma Gratispol saja. Yang lain-lain juga tetap, cuman untuk umroh karena mungkin individu ya, bukan berlaku untuk keseluruhan, tidak langsung menyangkut indikator kinerja, jadi mungkin itu pertimbangan,” jelasnya.
Program Gratispol sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah di sektor pendidikan yang tetap diprioritaskan, sehingga tidak mengalami perubahan signifikan di tengah efisiensi anggaran.
Sementara itu, pelaksanaan program perjalanan religi hingga kini masih menunggu keputusan final, baik terkait jumlah pasti penerima maupun skema pelaksanaannya di lapangan. “Semuanya kan belum kami laksanakan karena melihat pertimbangannya bagaimana,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, turut membenarkan adanya penurunan tajam pada jumlah peserta program perjalanan religi tahun ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan kebijakan yang harus diambil di tengah keterbatasan anggaran yang ada. “Ya, volumenya berkurang betul,” katanya.
Dijelaskannya, pengurangan hanya terjadi pada jumlah peserta, bukan pada besaran anggaran per orang. Dengan demikian, standar pembiayaan bagi peserta yang tetap berangkat tidak mengalami perubahan.
Di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa program ini menjadi harapan bagi banyak marbot dan penjaga rumah ibadah. Oleh karena itu, peluang untuk menambah kuota di masa mendatang tetap terbuka, bergantung pada kondisi keuangan daerah.
“Ya, itu pilihan yang harus kita lakukan ketika program berikutnya dilaksanakan, tetapi kita melakukan pengurangan volume. Doakan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan penambahan lagi,” pungkas Sri Wahyuni. (Retno)
Pos terkait
Terbaru
