src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Sekolah Rakyat di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. (istimewa)HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Pemerintah resmi membuka seleksi PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tahun 2025. Pembukaan tersebut diumumkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) guna memenuhi kebutuhan tenaga pendukung pendidikan di berbagai Sekolah Rakyat.
Dilansir dari Liputan6, pembukaan seleksi PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat ini dituangkan dalam surat bernomor 5094/1/KP.01.01/12/2025. Kemensos memastikan sebanyak 3.003 formasi tersedia, mencakup berbagai kualifikasi pendidikan dan lokasi penempatan. Seleksi ini menjadi peluang besar bagi tenaga pendukung pendidikan yang telah berstatus PPPK Paruh Waktu untuk meningkatkan jenjang karier.
Menurut laporan yang dilansir Liputan6, Kemensos menegaskan bahwa pelamar wajib memenuhi sejumlah syarat sesuai ketentuan dalam PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024. Persyaratan umum meliputi tidak pernah dipidana dua tahun atau lebih, tidak menjadi anggota TNI-Polri, serta bukan pengurus partai politik. Selain itu, pelamar PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat harus sudah memiliki Nomor Induk resmi dan berusia 20–50 tahun.
Kemensos juga menyoroti bahwa pelamar PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat diutamakan bersedia bekerja dengan sistem shift dan tinggal di asrama Sekolah Rakyat. Pendaftaran hanya diperbolehkan untuk satu formasi jabatan dan satu lokasi penempatan melalui laman SSCASN.
Proses pendaftaran berlangsung secara daring. Pelamar diminta mengunggah dokumen asli hasil pindai seperti ijazah, transkrip nilai, dan pas foto formal berlatar merah. Seluruh dokumen untuk PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat wajib jelas, terbaca, dan bukan hasil fotokopi.
Seleksi PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat terdiri dari beberapa tahapan, yakni seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berupa psikotes, serta pengolahan hasil hingga penetapan NI PPPK. Pelamar diimbau mempersiapkan seluruh dokumen sejak awal untuk menghindari kegagalan administrasi.
Berikut jadwal lengkap yang telah ditetapkan Kemensos: