24.9 C
Samarinda
Friday, January 21, 2022

Kata Bawaslu Soal Pemeriksaan Komisioner KPU Samarinda

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota SAMARINDA memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota SAMARINDA untuk dimintai keterangan terkait temuan data MS (memenuhi syarat) di sistem informasi pencalonan (Silon). Ada laporan warga yang keberatan atas larangan menjadi anggota lembaga pemantau Pilkada 2020.

Komisioner Bawaslu SAMARINDA, Imam Sutanto, mengungkapkan pada Senin, 23 November 2020, Bawaslu SAMARINDA menerima laporan dari tiga perwakilan warga bernama Yaya Marya Susiantina, warga Kelurahan Aiir Putih, Kecamatan SAMARINDA Ulu sebagai pelapor dan dua orang lain sebagai saksi.

Dia menjelaskan, laporan warga tersebut lantaran adanya larangan KPU mengenai status warga yang berdasarkan data verifikasi faktual tercatat memenuhi syarat (MS) mendukung salah satu calon perseorangan yang saat itu mendaftar ke KPU sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota SAMARINDA tahun 2020.

Selanjutnya dari laporan tersebut, Bawaslu SAMARINDA mengumpulkan dan menghimpun keterangan. Ternyata diketahui ada sebanyak 200-an orang warga mengaku tidak pernah menandatangani form B.1-KWK Perseorangan ataupun BA.5-KWK.

“Sementara hasil penelusuran Bawaslu bahwa ternyata lembar kontrol verifikasi faktual itu agak ‘tanda kutip’ mencurigakan. Tren beberapa nama yang dianggap MS tadi, kita menduga seperti asal klaim. Mohon maaf kami berpendapat, KPU teledor nggak mengecek kembali hasil kerja di lapangan. Itu fakta yang kami temukan,” kata Imam saat ditemui awak media di kantor Bawaslu SAMARINDA, Jalan Arjuna pada Kamis, 26 November 2020 sore.

“Termasuk dari 200 orang dalam laporan itu, KPU menyatakan itu tidak boleh jadi pemantau. Itu tidak berdasar, dasarnya apa orang dinyatakan MS kemudian dia tidak boleh jadi pemantau? sementara dalam proses verifikasi dia problem. Orang MS itu belum tentu juga nanti dia di bilik suara milih, karena kami berpendapat bahwa status MS ini hanya administratif,” lanjut dia .

Menurutnya, peristiwa tersebut sangat disayangkan. Pasalnya, kejadian ini dapat berpotensi melanggar kode etik administrasi sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4/2020.

“Tata caranya gak bener. Gak ditemui kok diloloskan. Artinya ini ada indikasi melanggar kode etik. Sanksinya sampai pemberhentian tetap. Bayangkan sekian ratus PPS, sekian ratus verifikator terbukti sah dan meyakinkan melanggar kode etik, dapat diganti semua PPS itu,” terang Imam.

Setelah meminta keterangan dari KPU SAMARINDA yang diwakili oleh komisioner Nina Mawaddah, Bawaslu berencana akan melakukan rapat pleno dalam waktu dekat untuk membahas kelanjutan dari masalah tersebut.

“Kami pleno dulu, tapi konstruksi dugaaan pelanggaran administrasi seperti itu nanti kita akan pleno, kita akan tetapkan untuk tidak mengatakan orang yang sekian ratusan itu tidak boleh menjadi pemantau anggota lembaga pemantau. Ini masalah orangnya, “ pungkasnya.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU