23.2 C
Samarinda
Thursday, July 18, 2024

Komisioner KPU Samarinda Diperiksa Bawaslu

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda yang diwakili oleh salah seorang komisionernya Nina Mawaddah memenuhi panggilan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda.

Pemeriksaan ini terkait laporan atas nama Yaya Maya Susianti terkait dugaan temuan memenuhi syarat (MS) calon pemantau Pilkada Samarinda tahun 2020 di aplikasi pencalonan (Silon) untuk pasangan calon perseorangan.

Nina Mawaddah hadir ke Kantor Bawaslu Samarinda sekira pukul 14.00 Wita, Kamis 26 November 2020. Saat dikonfirmasi via telepon oleh headlinekaltim.co malam tadi, Nina Mawaddah membenarkan bahwa dirinya mewakili KPU Samarinda untuk melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut.

Nina Mawaddah mengatakan dari lembaga pemantau Merah Putih, di antara calon anggotanya terdapat sekitar 100 orang lebih yang diindikasi memenuhi syarat (MS) dalam sistem informasi pencalonan (Silon) KPU Samarinda karena mendukung salah satu paslon perseorangan. Akhirnya dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemantau Pemilu. Perihal ini mereka adukan ke Bawaslu Kota Samarinda.

“Jadi lembaga pemantau Merah Putih di antara calon anggota ada sekitar 100-an, terindikasi MS atau memenuhi syarat dalam Silon. Mereka merasa hal itu tidak sesuai.  Jadi, lembaga pemantau menyatakan mereka yang MS ini masih bisa jadi pemantau. Karena tidak terima membuat laporan ke Bawaslu,” terang Nina Mawaddah.

Terkait pertanyaan apa saja yang diajukan oleh Bawaslu Samarinda, Nina Mawaddah membeberkan ada sekitar kurang lebih 10 pertanyaan.  Di antaranya terkait dengan prosedur verifikasi pereseorangan dari awal pengajuan dukungan hingga proses keputusan KPU menetapkan masuk sebagai MS.

Disinggung soal proses MS di aplikasi Silon, Nina menjelaskan, awalnya dari B1 dukungan yang kemudian dihitung untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat minimal dukungan Paslon independen. Jika memenuhi jumlah yang ditetapkan, maka proses selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi.

“Proses verifikasi administrasi ini harus berkesesuaian antara B1-KWK dengan B1 dukungan itu tadi. Setelah selesai dinyatakan memenuhi verifikasi, baru dilakukan verifikasi faktual. Nah verifikasi faktual ini, PPS mendatangi mereka (pendukung, Red.) dari rumah ke rumah yang masuk data itu. Kemudian diminta KTP dan surat keterangan dari pendukung. Apabila nama sesuai dengan identitas pendukung, maka dilanjutkan verifikasinya. Tapi jika tidak sesuai, maka dukungan dinyatakan TMS,” terang dia.

Terkait nama-nama pemantau yang dinyatakan MS dalam Silon, Nina mengaku dari pemantau hanya meminta dilakukan pengecekan Silon guna mengetahui identitas nama-nama yang masuk kategori MS dan TMS.

“Kemarin dari pemantau hanya meminta cek Silon, jadi mana yang MS dan terdata TMS, di Silon itu kan kami proses untuk memberikan ke lembaga pemantau. Selanjutkan kami akan bicarakan secara internal dengan pimpinan yang lain dulu, apa langkah selanjutnya,” pungkasnya.

Penulis: Ningsih
editor: MH Amal

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim

- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU

POPULER