Beranda BUMI ETAM Jalan Provinsi Banyak Rusak, Ini Harapan Ketua DPRD Kaltim

Jalan Provinsi Banyak Rusak, Ini Harapan Ketua DPRD Kaltim

Jalan Provinsi Banyak Rusak
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK (foto: Ningsih/headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menanggapi soal insfratruktur di Kaltim yang dianggap masih perlu perhatian. Diantaranya jalan provinsi, sekolah dan rumah sakit, penyediaan air bersih dan listrik.

“Saat ini hubungan provinsi dengan kabupaten/kota lain sampai ke tingkat desa perlu diperhatikan, karena menyangkut hidup orang banyak,” ucapnya.

Dia menilai infrastruktur jalan provinsi di Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, Kutai Timur, Bontang dan Paser masih dianggap “anak tiri”. Banyak jalan yang mengalami kerusakan sejak bertahun-tahun dan hingga kini minim pembangunan, akibatnya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar.

“Infrastruktur jalan ini di berbagai daerah ini sangat penting saya kira, karena jalan-jalan di sana masih berantakan semua,” kata Makmur.

Advertisement

Dirinya berharap, jalan-jalan di daerah tersebut yang merupakan jalan provinsi mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan harus diutamakan pembangunannya.

“Harapan saya, ini jalan merupakan jalan provinsi, ini harus diutamakan. Artinya kewenangan wajib di provinsi ke kabupaten,” kata Makmur.

Demikian pula dengan sarana pembangunan fasilitas gedung sekolah yang saat ini masih belum merata. Tidak hanya terjadi di kabupaten saja tetapi juga terjadi di tingkat kota di Kaltim.

“Sekolah-sekolah seperti SMK, SMU itu juga diutamakan dulu,” tegasnya.

Terkait dengan rumah sakit, Makmur HAPK kembali mengingat semua pihak bahwa DPRD Kaltim tidak pernah menolak pembangunan rumah sakit. Bahkan dirinya menganggap rumah sakit adalah sarana vital karena menyangkut keselamatan, kesehatan masyarakat.

Baca Juga  Bupati Muharram Sidak Pasar, Pastikan Protokol Kesehatan Dipatuhi

Pengkajian hingga kesepakatan persetujuan pembangunan rumah sakit yang dalam hal ini pembangunan RSUD AW Sjahranie yang masuk dalam proyek MYC, kata Makmur, harus melalui kajian-kajian sehingga tidak melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

“Bukan kita menolak, kalau saya rumah sakit itu tidak kalah penting juga selain infrastruktur jalan. Pada dasarnya, semua menyerahkan pada penentuan provinsi dan DPRD. Jadi tidak ada bahasa satupun menolak, hanya minta penundaan dengan kajian yang lebih lengkap,” katanya.

“Kita semua belajar dari pengalaman yang berharga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sekarang semua harus menegakkan aturan hukum. Hukum itu panglima tertinggi di Indonesia, jadi harus belajar dari sekarang, tidak boleh memaksakan kehendak,” ujar dia.

Sementara itu, lanjut Makmur HAPK, Pemerintah Provinsi memberikan saran pemerintah untuk terus mendorong potensi-potensi yang dapat memberikan masukan pada PAD, seperti pengolahan tempat wisata.

“Potensi wisata alam baik baharinya dan tradisionalnya terus ditopang. Saya yakin insyaallah Kaltim akan bisa maju dan berkembang,” pungkasnya. (ADV)

Penulis : Ningsih

Editor : Amin

Komentar
Advertisement