HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA– Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang terdiri atas lima hakim agung memberikan potongan hukuman pidana empat terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Keempat terdakwa adalah eks Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Rizky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.
Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Hukuman Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma’ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.
Diskon putusan ini dalam tingkat kasasi menuai kekecewaan publik yang dinilai sangat meringankan hukuman terhadap para terdakwa yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai wajar bahwa masyarakat sangat curiga adanya intervensi terhadap putusan MA.
“Justru karena pertimbangannya yang tidak jelas, putusan ini jadi mencurigakan. Putusan kasasi yang memberi diskon hukuman besar-besaran bagi Sambo CS ini tentu saja menciderai rasa keadilan publik, terutama bagi para keluarga korban,” bebernya kepada headlinekaltim.co pada Jumat 11 Juli 2023.
Herdiansyah atau akrab disapa Castro melanjutkan bahwa pengadilan tingkat kasasi semestinya hanya memeriksa penerapan hukum.
“Karena itu, putusan ini patut dipertanyakan, terutama dasar pertimbangan atas pemberian diskon hukuman tersebut. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP, pengadilan tingkat kasasi itu kan sifatnya judex juris, yang hanya memeriksa penerapannya,” katanya.
“Lazimnya mencakup dua hal, yakni apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Kalau dua hal tersebut tidak diuraikan dengan baik, maka hakim-hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, patut dicurigai,” sambungnya.
Castro menyampaikan bahwa putusan yang memberikan diskon besar-besaran terhadap Sambo Cs sudah beredar jauh sebelum putusan pada pengadilan tingkat kasasi dilakukan. Sebab sebelumnya telah muncul rumor persoalan loyalis Sambo yang mencoba mempengaruhi proses hukum yang berlaku.
Terlebih lagi terdapat perbedaan pendapat diantara para hakim. Jadi hakim yang memberi diskon bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial, karena bisa jadi hakimnya masuk angin. Tapi di luar itu, sejak awal publik memang mengkhawatirkan vonis macam ini. Apalagi sempat beredar kabar kalau orang-orang loyalis Sambo bergerilya mempengaruhi proses hukum dan putusan MA ini pada akhirnya mengkonfirmasi kalau relasi kuasa dalam perkara ini, besar kemungkinan mempengaruhi hakim,” tandasnya.(Erick)
