29.7 C
Samarinda
Wednesday, February 21, 2024

Enam Guru dari Paser Mengadu ke DPRD Kaltim

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sebanyak enam guru SMA dari Kabupaten Paser mengadukan nasibnya ke DPRD Kaltim, Senin 28 September 2020. Lantaran dimutasi oleh pihak sekolah tempat mereka mengajar tanpa ada penjelasan.

Erwinsyah, salah seorang perwakilan guru mengungkapkan tanggal 14 Agustus 2020 dirinya beserta kelima rekannya menerima SK mutasi dari pihak sekolah tempat mereka mengajar, yakni SMAN 1 Tanah Grogot.

Antara percaya dan tidak, Erwinsyah mencoba meminta konfirmasi pihak sekolah. Dia merasa selama mengajar tidak pernah menerima teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh  kepala SMAN 1 Tanah Grogot.

“Sebelumnya kami adalah guru SMAN 1 Tanah Grogot, tapi beberapa waktu lalu kami dimutasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan setelah menerima SK mutasi, kami tidak diberikan alasan penyebab mutasi yang jelas,” ucapnya.

Sebagai aparatur sipil negara (ASN) Erwinsyah dan rekan-rekannya menerima mutasi tersebut. Namun, lambat laun berkembang rumor negatif di kalangan sekolah tempat mereka mengajar. Tak tahan dengan rumor tersebut, mereka berinisiatif mengajukan mutasi ke kabupaten/kota.

“Kami ini dimutasi di sekolah berbeda, saya sendiri dimutasi ke SMAN 1 Engau, Paser. Kami berinisiatif ingin mutasi ke Kabupaten Paser. Jadi yang semula di bawah provinsi, kami ingin kembali sebagai guru di bawah naungan kabupaten/kota. Sekarang posisi masih di provinsi,” katanya.

“Sebenarnya kami di Paser diterima baik tapi tidak dengan provinsi. Kami coba menghadap kepala sekolah asal kami mengajar, tapi kami dilempar ke provinsi, dari provinsi kami dioper lagi ke sekolah. Makanya kami mengadu ke sini (DPRD Kaltim, red). Mudahan bisa membantu niat kami. Sederhana saja permintaan kami, kembalikan kami ke kabupaten/kota,” pintanya.

Dia juga mengeluhkan letak sekolah SMAN 1 Batu Engau,  tempatnya mengajar. Dari rumahnya berjarak sekitar 75 kilometer.

“Di sekolah yang lama hanya berjarak 4 kilometer dari rumah saya, tapi sekolah yang baru jaraknya 75 kilometer dari rumah saya. Ini sangat memberatkan, dan yang saya sayangkan, proses mutasi ini sungguh tidak rasional dan sama sekali tak ada penjelasan,” katanya.

Erwinsyah bersama rekan-rekannya pun sudah melapor ke Dinas Pendidikan Paser. Bahkan, ia mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari instansi tersebut. Selain itu, mereka juga sudah melapor ke BKD dan menerima persetujuan kembali ke kabupaten/kota. Hanya saja, proses dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim belum melepaskan.

Sebelum menerima SK mutasi, di sekolah awal Erwinsyah mengajar ada  demo yang dilakukan oleh siswa. Demo dilatarbelakangi oleh persoalan fasilitas sekolah dan dana-dana sekolah. Sejak peristiwa tersebut, Erwinsyah mengaku  dirinya dituding sebagai provokator aksi.

“Januari 2020 ada demo siswa di sekolah terkait fasilitas sekolah dan pendanaan siswa. Buah kejadian itu, kami tertuduh sebagai dalang provokasi. Dan tiba-tiba kami menerima SK mutasi itu. Saya perhatikan, kami yang menerima SK mutasi ini adalah orang-orang yang dianggap ‘vocal’ pada kebijakan kepala sekolah,” tandasnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin yang menerima keenam guru tersebut mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kehadiran guru-guru tersebut.

Syafruddin menganggap, pemindahan guru-guru tersebut tanpa melalui prosedur, tanpa alasan dan tanpa ada upaya lain sebelum mengeluarkan surat mutasi.

Untuk itu, dirinya berjanji akan memperjuangkan hak guru-guru tersebut untuk dapat kesempatan pindah dari pegawai provinsi beralih menjadi pegawai kabupaten.

“Saya minta kepada kepala sekolah dan kepala dinas provinsi untuk tidak mempersulit proses pemindahan ini. Saya minta teman-teman BKD, agar ketika berkasnya sudah masuk di BKD agar diproses sesuai aturan main dan tidak dipersulit,” katanya.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -