HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltim Saiful Bachtiar meminta KPU kabupaten/kota turut sosialisasikan kolom kosong jika hanya satu pasangan calon kepala daerah terdaftar sebagai peserta Pilkada 2020.
Pada Pilkada serentak 2020 di Kaltim, kolom kosong terjadi di Pilkada Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“KPU sebagai penyelenggara Pilkada itu mempunyai kewajiban sosialisasi Pilkada di daerahnya masing-masing. Dalam sosialisasi itulah mengikut saja kolom kosong,” kata Saiful, Selasa 29 September 2020.
Kewajiban KPU melakukan sosialisasi Pilkada terkait kolom kosong diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 27 dan pasal 28.
Pada pasal 27 ayat 2 disebut bahwa materi sosialisasi pemilihan dengan satu paslon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
Dikatakan Saiful, apabila pemilih tak setuju visi misi paslon maka bisa memilih kolom kosong.
“Pemilih bila tak setuju visi misi satu paslon, maka bisa memilih kolom kosong. Kolom kosong bukan Golput, tapi bentuk pemilih tidak setuju dengan visi misi program paslon,” kata Saiful.
Selain itu, Saiful menerangkan, sosialisasi yang juga harus dilakukan penyelenggara pemilih adalah Kemendagri akan menunjuk penjabat kepala daerah apabila kolom kosong menang dalam Pilkada setempat.
“Ini bisa disesatkan (kalau tidak ada sosialisasi). Kalau kolom kosong menang maka tidak ada wali kota dan bupatinya,” terangnya.
Bawaslu Kaltim, dikatakan Saiful, bekerja sesuai aturan dan ketentuan pada Pilkada 2020. Sehingga tidak melarang dan tidak juga memperbolehkan bila ada kelompok masyarakat sosialisasi mengenai kolom kosong.
“PKPU No 8 Tahun 2017 bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih. Masyarakat berhak diberikan informasi dan keterangan mengenai ada kolom kosong. Dan KPU harus memberi ruang seluas-luasnya,” kata Saiful.
Penulis: Amin
