HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di Plenary Hall Sempaja, saling adu kritik, Rabu 23 Oktober 2024. Hal ini, terjadi pula saat membahas tema antisipasi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang melambat.
Isran Noor yang pertama menjawab pertanyaan panelis mengenai strategi untuk antisipasi pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Kaltim itu ada di tangan Pemerintah Pusat. Tidak tepat, ia menjawabnya.
“Pertanyaan itu bagus. Cuma mesti jangan pertanyakan ke Gubernur. Itu adalah strategi pemerintah pusat. Presiden sekarang Presiden saya. Jangan macam-macam, nanti saya lapor ke Presiden saya. Kok mempertanyakan strategi ke Gubernur. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat dalam membantu program-program nasional,” kata Isran.
Pembawa acara membacakan pertanyaan panelis menjelaskan pembangunan IKN memiliki peran strategis bagi Kaltim. Namun, untuk keberlanjutan tersebut Pemerintah Pusat hanya alokasikan anggaran ke Badan Otorita IKN sebesar Rp 6,39 triliun dari pengajuan Rp 27,8 triliun di APBN 2025.
Selain itu, anggaran Kementerian PUPR hanya dialokasikan Rp 13,24 Triliun untuk IKN juga lebih kecil dibanding alokasi tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun. Dengan turun drastis anggaran pagu dari 2024, dan Kaltim penyanggah utama, apa strategis antispasi proses IKN melambat.
Berbeda dengan Isran Noor, calon Gubernur Rudy Mas’ud menangkap maksud pertanyaan panelis bahwa Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN maka seorang Gubernur mesti bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Yang ditanyakan panelis, Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN. Mestinya bagaimana antisipasi perlambatan anggaran (IKN) semakin lama semakin kecil. Lupa. Gubernur ini perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Mesti kita harus sinergi. Artinya apa? Jangan sampai warga Kaltim memilih Gubernur yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat,” kata Rudy Mas’ud.
“Ibu kota Nusantara sebuah anugerah buat rakyat Kaltim. Banyak hal yang kita dapatkan denga ada IKN. Berkaitan akses, sebagai wiilayah penyanggah. APBD kita sangat besar. Harusnya jalan ke Ibu Kota Nusantara dipermudah. Kalau perlu pembangunan akses jalan ke IKN punya dua jalur. Agar ibu kota Nusantara ini jalannya cepat dan kegiatan akses sampai langsung ke IKN. Perlu diperhatikan, APBD Kaltim terbesar ke lima di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan,” katanya lagi.
Akademisi Fakultas Ekonomi Unmul Purwadi menilai debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim kali ini masih jauh harapan untuk beradu gagasan.
Padahal persoalan Kaltim cukup banyak yang harus diselesaikan terutama kemiskinan, kerusakan lingkungan, tidak merata dan ketidakadilan dalam pembangunan.
Ia pun menyayangkan debat paslon malah ajang saling tunjukan canda, gimik tanpa ada membeberkan gebrakan atau terobosan untuk memimpin pemerintahan kedepan.
“Lucu-lucuan boleh, gimik boleh. Tapi menurut saya kalau berkepanjangan sampai akhir (sangat disayangkan). Ini calon kepala daerah yang harus membawa Kaltim lebih baik adil makmur sejahtera dan merata pertumbuhan ekonominya,” katanya.
Purwadi mengatakan Provinsi Kaltim kaya sumber daya alam batubara dan sawit serta memiliki APBD capai Rp 76 triliun. Sudah semestinya Gubernur yang memimpin pemerintah bisa mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah dengan terobosan ide dan gagasan.
Apalagi, adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara, Gubernur bisa mengajak bersama-sama 10 kepala daerah Kabupaten Kota dengan DPRD untuk berjuang ke Pemerintah Pusat agar pembangunan lebih merata sampai ke daerah pelosok di Kaltim. (min)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim