HMI Kukar Desak Pemkab Perjuangkan Hak Keuangan Daerah secara Maksimal

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG— Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Sekretariat DPRD dan Kantor Pemkab Kukar, Kamis, 23 Juli 2026. Mereka menuntut Pemkab Kukar lebih serius memperjuangkan hak keuangan daerah kepada pemerintah pusat.

Koordinator lapangan aksi, Ridho Arka, menyatakan bahwa Pemkab Kukar selama ini belum optimal dalam mengelola dan memperjuangkan keuangan daerah. Menurutnya, pengelolaan anggaran juga dinilai kurang transparan, akuntabel, dan belum berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemkab Kukar belum maksimal memperjuangkan hak daerah ke pemerintah pusat,” ujar Ridho. “Kebijakan yang diambil belum mencerminkan amanah rakyat.”

Ridho mencontohkan buruknya kondisi infrastruktur jalan di Kukar yang hingga kini masih banyak membutuhkan perbaikan, serta sejumlah aset daerah yang terbengkalai. Ia menegaskan, alasan efisiensi anggaran tidak dapat terus dijadikan dalih tanpa adanya solusi konkret.

“Perbaikan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kukar, Muhammad Iryanto, menyambut positif aspirasi para mahasiswa. Ia menyebut masukan itu sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

“Tuntutan ini akan kami sampaikan kepada Bupati sebagai bahan masukan, agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat,” kata Iryanto.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengaku prihatin atas kondisi yang disampaikan para demonstran. Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kukar adalah daerah penghasil minyak dan gas yang memberikan dampak besar bagi negara. Namun apa yang diterima Kukar terbilang minim — seharusnya itu tidak terjadi,” kata Abdul Rasid di hadapan para mahasiswa.(Andri/Headlinekaltim)