Sekda Kukar: Transfer Pusat Bisa di Bawah 70 Persen
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono. (Andri/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyusun ulang strategi belanja APBD Kukar 2026 menyusul ketidakpastian kondisi ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat agar keuangan daerah tetap terjaga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan evaluasi terhadap APBD Kukar 2026 dilakukan setelah pemerintah mencermati prognosis belanja semester pertama serta perkembangan ekonomi makro nasional yang dinilai masih berfluktuasi. “Kita sudah melihat prognosis belanja semester pertama, dan kondisi ekonomi makro nasional sehingga perlu dilakukan formulasi anggaran berjalan tahun ini,” ujar Sunggono, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi nasional berpotensi memengaruhi besaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Kukar. Situasi serupa, kata dia, juga terjadi pada tahun sebelumnya ketika dana transfer dari pemerintah pusat tidak diterima secara penuh. “Tahun lalu, yang Kukar terima sekitar 80 persen saja,” jelasnya.
Melihat tren tersebut, Sunggono memperkirakan realisasi TKD pada APBD Kukar 2026 berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Bahkan, ia memperkirakan dana transfer yang diterima daerah dapat berada pada kisaran 70 persen atau bahkan di bawah angka tersebut. Padahal, APBD Kukar 2026 yang telah disahkan memiliki nilai sekitar Rp7,6 triliun. Karena itu, pemerintah daerah memilih mengambil langkah antisipatif dengan menyesuaikan rencana belanja agar tidak bergantung pada pendapatan yang belum pasti diterima. “Menahan rencana belanja sangat penting, menyesuai 30 persen yang belum tentu disalurkan ke daerah. Agar bisa mencegah hutang menumpuk diakhir tahun,” katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan pengendalian belanja tersebut bertujuan menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menghindari munculnya utang pada akhir tahun. Menjelang pembahasan Perubahan APBD Kukar 2026, Sunggono mengungkapkan bahwa Bupati Kutai Kartanegara telah memberikan arahan agar seluruh organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan dalam APBD murni.
Program-program yang dinilai belum menjadi prioritas akan direvisi atau direposisi sehingga ruang fiskal pada APBD Perubahan dapat difokuskan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Nanti kegiatan di APBD Perubahan, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya. (Andri)
Pos terkait
Pos Terbaru
