Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Bahas Besaran Silpa

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim menggelar rapat tertutup. Rapat ini membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, di ruang rapat Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, Senin 3 Juli 2023.

Rapat berlangsung alot dan dilaksanakan dua sesi. Yakni mulai pukul 10.00 WITA dan dilanjutkan dengan rapat internal hingga pukul 17.00 WITA.

Read Also

2 year ago

Besaran Realisasi dan Selisih Anggaran Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun 2022

353 huldi amal

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, rapat ini juga membahas mengenai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2022. Diketahui, besaran silpa tahun 2022 mencapai lebih Rp 9 triliun.

“Untuk Raperda LKPj yang sudah kita rapatkan itu kita mendapatkan hasil silpa 2022 Rp 6,6 triliun dan ada sisa pendapatan sekitar Rp 2,4 triliun. Jadi sebenarnya total silpa itu lebih dari Rp 9 triliun. Yang sudah digunakan sekitar Rp 4 triliun, ditambah penyaluran ke kabupaten/kota sekitar Rp 900 miliar. Jadi ada sisa anggaran yang digunakan untuk perubahan 2023 sekitar Rp 2,9 triliun, ” ujarnya.

Kendati begitu, kata Seno Aji, pihaknya belum bisa memastikan besaran silpa yang akan digunakan pada APBD Perubahan Tahun 2023 mendatang.

Read Also

2 year ago

Komunitas Ikat Samarinda Gelar Kelas Bahasa Isyarat

768 huldi amal

“Kita belum bisa pastikan, apakah ini akan kita gunakan semua atau apakah nanti bisa disimpan di APBD Murni 2024 nanti. Makanya akan kita bicarakan besok, rapat ini masih akan berlanjut, ” katanya.

Menurut dia, silpa yang ada seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dengan waktu yang tersisa, dipastikan serapan akan rendah jika tetap dilaksanakan pada APBD Perubahan 2023.

“Kalau menurut saya baiknya untuk infrastruktur, tapi dengan waktu ini tidak mencukupi. Memang ada kewajiban pemerintah, bahwa tanah yang belum kita bayar itu harus diselesaikan, supaya tidak ada gangguan ke depannya. Seperti yang di Ring Road, ” ujarnya.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati mengakui, pada sektor pendapatan terjadi selisih sekitar Rp 4 triliun. “Terkait masalah pendapatan, memang ada selisih Rp 4 triliun. Kalau kita lihat ini dari APBD murni ke Perubahan. Sebenarnya kita ada menaikkan pendapatan, tapi di tahun 2022 sangat tinggi kinerja sumber daya alam seperti pendapatan DBH transfer, ditambah penerimaan kita dari pajak bahan bakar, ” ungkapnya.

Dikatakan Ismiati, Kaltim sempat mengalami surplus pendapatan hingga Rp 1,4 triliun pada realisasi APBD Murni 2023. Namun, sudah dialokasikan untuk APBD Perubahan 2023.

“Terjadi karena harga minyak tinggi. Secara kuantiti dan kualitas memang penggunaan bahan bakar banyak terjadi surplus pendapatan. Termasuk relaksasi pajak kendaraan bermotor. Tadinya kita kira itu surplus karena melihat trennya, ternyata bukan, ” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ismiati, penyebab surplus lainnya karena adanya dampak IKN. Pertumbuhan kendaraan di Kaltim meningkat tajam. “Pertumbuhan kendaraan per bulan bisa mencapai 12 sampai 16 ribu, sekarang sampai 22 ribu unit per bulan, ” tutupnya. (Ningsih/#)