Anggaran Kukar Akan Dipangkas Rp1,9 Triliun, Bappenas: Jangan Andalkan Lagi DBH

‎HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG-Pengurangan dana transfer pusat yang diterima Kukar semakin besar dan ini menjadi pembahasan  serius Pemkab Kukar dalam  Musrenbangda Kukar 2027. Agenda ini dipimpin langsung Bupati Aulia Rahman Basri dan Wabup Kukar Rendi Solihin, serta 14 orang anggota DPRD Kukar.
‎
‎”Kukar tidak bisa terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Kaltim. Jika pendapatan keduanya menurun, maka pendapatan Kukar juga akan menurun,” ucap Aulia, Senin 20 April 2026.
‎
‎Efisiensi anggaran pasti tidak bisa dihindari lagi. Berbagai upaya akan dilakukan agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Arah pembangunan yang sudah direncanakan di RPJMD 2025-2029 adalah membangun transformasi ekonomi daerah. ‎
‎”Kukar bisa menjadi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau,” ungkapnya.
‎
Sstrategi lainnya yang harus dilakukan adalah kolaborasi dengan dunia usaha yang ada di Kukar agar sama-sama membangun daerah. Dengan membagi program yang bisa diselesaikan oleh Pemkab dan dunia usaha. ‎”Pembangunan harus benar-benar efektif dan efisien,” jelasnya.
‎
Terlebih lagi, anggaran Kukar tahun ini dipangkas Rp 1,9 triliun dari besaran APBD 2026,  Rp 7,5 triliun. ‎Direktur Pemerintahan Keuangan dan Transfer Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan menyarankan kepada Pemkab Kukar untuk tidak lagi mengandalkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. ‎”Kukar harus mengandalkan PAD, ditopang sebagai daerah penyangga IKN,” ucapnya.
‎
Dia meminta Pemkab Kukar melakukan koordinasi dengan pusat dan daerah serta komunikasi multisektor dengan pelaku usaha, akademisi dan masyarakat. ‎”Kami berharap, terwujud perencanaan pembangunan yang partisipatif,” pungkasnya.(Andri)