Alokasi APBN 2023 Capai Rp 3 Triliun, Bupati: Optimalkan Realisasi Anggaran
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja. (Foto: Riska)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan, alokasi APBN 2023 untuk Kabupaten Berau sebesar Rp3,007 triliun terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp232,9 miliar.
Sedangkan untuk TKDD sebesar Rp2,774 triliun naik sebesar 58,7 persen atau sebesar Rp1,144 triliun. Sebelumnya hanya sebesar Rp 1,630 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga hanya naik sebesar Rp10,9 miliar dari pagu tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 222,03 miliar.
“Kanaikan tersebut patut kita syukuri, mengingat ada begitu banyak pembangunan yang harus dilaksanakan pada tahun 2023,” jelasnya pada Kamis, 15 Desember 2022 di Kantor KPPN Tanjung Redeb.
Seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, belanja pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan, serta peningkatan kinerja seiring penetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN).
“Kabupaten Berau juga merupakan salah satu wilayah penyangga IKN,” ucapnya.
Dirinya mendorong organisasi perangkat daerah agar dapat mengoptimalkan realisasi anggaran yang ada.
” Termasuk memperkuat sektor pariwisata dan UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah,” ungkapnya.
Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah mengatakan, Untuk menjaga situasi perekonomian global, maka APBN Tahun 2023 diarahkan untuk
meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara.
“Dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global,” ucapnya
Berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan pada saat penyerahan DIPA di Istana Negara, agar DIPA Tahun 2023 segera dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun anggaran dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal.
“Agar manfaat APBN dapat dirasakan oleh masyarakat, mari kita berdayakan UMKM melalui Digital Payment (DIGIPAY),” tuturnya.
Kontribusi UMKM di Indonesia signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.
Pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Berau melalui transaksi Marketplace Digital Payment (DIGIPAY).
“Dengan menggunakan Belanja Uang Persediaan yang dikelola oleh para Bendahara Pengeluaran, minimal satu transaksi satu bulan seperti penyediaan snack rapat, alat tulis kantor, supplies computer dan pemeliharaan AC,” pungkasnya.
Penulis: Riska
Related posts
Terbaru
