HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ratusan warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) ‘menyerbu’ Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 4 Agustus 2020.
Pengunjuk rasa yang merupakan gabungan warga dari RT 26, 27, dan 28 mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyakarat Pasar Segiri (FKMPS) itu, mengajukan beberapa tuntutan.
Di antaranya menyoal Surat Gubernur Kaltim No903/2557/BP3/B.AP yang berisi imbauan untuk menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan yang dikontrakkan kecuali yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.
“Kita ke sini hari ini karena ada peraturan yang dikeluarkan Gubernur yang menyatakan dihentikannya seluruh kegiatan kecuali yang berbau kesehatan atau penanganan Covid. Artinya, pembongkaran ini tidak boleh dilakukan,” ujar Joko Puswanto, selaku koordinator aksi saat ditemui di lokasi demo.
Dikatakan Joko, pihaknya berharap dapat bertemu dan berdialog dengan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
“Harapan kami bisa bertemu Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan aspirasi yang kami bawa,” katanya.
Dari pantauan di lapangan, warga bantaran SKM ini mulai berdatangan ke Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 09.30 WITA dan baru melakukan aksinya pukul 11.00 WITA.
Aksi demo dilakukan di jalan raya tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Tidak hanya diikuti kaum laki-laki, tetapi juga ibu-ibu hingga anak-anak.
Silih berganti pendemo menyuarakan aspirasinya. Bahkan sempat terjadi ketegangan kecil, saat beberapa orang ibu-ibu mencoba menutup satu jalur kendaraan yang mengarah ke Pasar Pagi.
Akibatnya, terjadi kemacetan. Namun, kejadian tersebut segera langsung diatasi petugas kepolisian.
“Kita tinggal dimana, Pak? Kami tidak punya uang. Tolong hargai kami, dengarkan suara kami, kenapa tidak mau menemani kami,” teriak sejumlah ibu-ibu warga bantaran SKM peserta aksi.
Penulis: Ningsih
