HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – DPRD Berau menyoroti program Universal Health Coverage (UHC) dalam alokasi 10 persen di bidang kesehatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi I DPRD Berau Feri kombong mengatakan, anggaran 10 persen di bidang kesehatan sepenuhnya dilaksanakan di Dinas Kesehatan.
Dikatakannya, Kabupaten Berau memiliki APBD yang cukup besar. Namun, belum terpenuhi 100 persen terkait jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
“Memang sedang digencarkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Berau sehingga tidak ada lagi penduduk yang nantinya tidak memiliki jaminan kesehatan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, di beberapa daerah yang APBD-nya jauh di bawah Kabupaten Berau sudah UHC. “Sementara kita ini belum,” tuturnya.
Untuk itu, dalam mendukung program UHC tersebut, Komisi I DPRD Berau berharap sinergisitas pihak ketiga juga dapat membantu dalam jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau.
“Masih ada beberapa kendala, salah satunya seperti masyarakat yang belum memiliki KTP Berau,” bebernya.
Ditambah lagi ketidaktahuan dari masyarakat akan informasi jaminan kesehatan tersebut. Kata dia, hal ini biasa terjadi di perusahaan sawit. “Karena mereka datang tidak lapor, jadi KTP-nya masih asal di daerahnya,” tuturnya.
Dia berharap agar jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau merata dan pihak atau OPD terkait dapat menyosialisasikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
“Kita berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak dirawat atau ditangani ketika sakit karena masalah biaya,” pungkasnya. (Adv)