src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat memimpin langsung penilaian dan dan wawancara kandidat penerima Patriana Award Kaltim. (Antara Kaltim/HO-Diskominfo) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tujuh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui ajang Patriana Award tingkat provinsi. Penilaian ini menjadi momentum penting untuk menakar sejauh mana komitmen dan inovasi pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memimpin langsung proses penilaian di Samarinda pada Senin lalu. Tujuh daerah yang ikut serta adalah Kabupaten Berau, Paser, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, serta Kota Bontang dan Kota Samarinda.
Dalam sesi wawancara, Sri Wahyuni bersama panelis yang terdiri dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kaltim, serta akademisi dari Universitas Mulawarman, mengevaluasi langsung upaya dan capaian masing-masing daerah.
“Tadi saat wawancara ada berbagai variasi, ada berbagai program inovasi, dan kita juga menanyakan daerah-daerah yang terjadi penurunan cakupan, biasanya persoalan regulasi dan lain-lain,” ujarnya, dikutip dari Antara Kaltim.
Menurut Sri Wahyuni, Patriana Award bukan sekadar lomba, tetapi sarana untuk saling belajar. Inisiatif yang berhasil diterapkan di satu wilayah bisa menjadi model bagi daerah lain yang masih berproses. Ia mencontohkan pentingnya sinergi antarprogram yang tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan dukungan pihak swasta seperti perusahaan.
“Misalnya ada daerah yang bisa menyinergikan dengan baik program-program ini, tidak hanya berasal dari APBD tapi juga ada dukungan dari pihak lain, yaitu perusahaan, dan seterusnya itu yang kita harapkan,” tuturnya.
Lebih jauh, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi fasilitator dan koordinator dalam penerapan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja nonformal yang selama ini rentan tanpa perlindungan.
Sayangnya, masih ada tiga daerah yang belum ambil bagian tahun ini, yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
“Mudah-mudahan tahun depan kabupaten dan kota yang tidak ikut tahun ini bisa ikut, dan ini menjadi perhatian kita, karena kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan dan komitmen kepala daerah,” tegas Sri Wahyuni.
Artikel Asli baca di antaranews.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya