HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda menggelar rapat koordinasi yang bertempat di Yen’s Delights Cafe, Jalan Ir. H. Juanda No.6, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, selama dua hari yakni 14-15 Agustus 2024.
Rakor ini menyikapi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Samarinda, serta pembenahan Kota Samarinda sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi DP2PA untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang bertujuan mencegah dan menangani kasus kekerasan yang semakin meningkat.
“Kami harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak sosial yang akan meningkat seiring dengan posisi Samarinda sebagai mitra IKN,” ungkap Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2PA, Awe Ului.
Proses penyusunan RAD ini dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi terkait yang diundang untuk berpartisipasi dan merumuskan peran serta tanggung jawab mereka masing-masing.
“Kami akan fokus pada sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat lintas OPD, kecamatan, kelurahan, bahkan hingga ke masyarakat dan lingkungan pendidikan,” kata Awe Ului.
Dikatakan Awe Ului, penyusunan RAD tersebut akan diikuti oleh pertemuan lanjutan, di mana hasilnya akan diserahkan kepada akademisi untuk studi lebih lanjut sebelum diusulkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan di Samarinda. Selain DP2PA, turut hadir pula perwakilan dari DPRD Kota Samarinda, RSUD I A Moeis, Kemenag, Kasi Kesra 10 Kecamatan Samarinda, serta dinas terkait yang memiliki peran dalam pencegahan kekerasan dan TPPO. (Zayn)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
