Koalisi Kebebasan Berpendapat Mendesak Polisi Hentikan Kasus Pelaporan Presiden BEM KM Unmul
Konferensi pers daring yang digelar Koalisi Kebebasan Berpendapat. (ist) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) Abdul Muhammad Rachim menghadapi proses hukum di Kepolisian Resor Kota Samarinda dengan terbitnya surat perintah penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/ 1785 / XI/2021, tanggal 02 November 2021.
Laporan terhadap Presiden BEM KM Unmul ini bernomor R/LI/457/XI/2021/RESKRIM tanggal 02 November 2021.
Munculnya laporan ini akibat dari unggahan BEM KM Unmul pada Selasa 2 November 2021 yang dianggap menghina Wakil Presiden Ma’ruf Amin di akun media sosialnya bertulis “Kaltim Berduka, Patung Istana Merdeka Datang ke Samarinda”.
Koalisi Kebebasan Berpendapat menyatakan sikap atas pemanggilan Presiden BEM KM Unmul melalui konferensi pers yang digelar melalui Zoom Meeting pada Rabu 10 November 2021.
Dua juru bicara koalisi yaitu Fathul Huda dari LBH Samarinda dan Dosen Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah.
Fathul Huda menegaskan kasus ini memiliki potensi sebagai pembungkaman demokrasi terhadap rakyat. “Kami bukan representasi dari kuasa hukum BEM KM, tetapi kami menyayangkan pihak kepolisian terlalu reaksioner dan pihak Rektor juga dalam meminta menurunkan unggahan tersebut. Sikap ini sangat cepat diambil oleh aparat penegak hukum, tetapi dalam kasus lain seperti tambang ilegal itu tidak secepat ini ditanggapi,” bebernya.
Herdiansyah Hamzah atau akrab dipanggil Castro juga menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers yang di gelar secara daring tersebut.
“Menurut Mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 31/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan Pasal 310 dan 311, yang harusnya menjadi pelapor adalah pihak yang dirugikan. Begitu pula berlaku pada penghinaan terhadap penguasa dalam Pasal 207 dan 208 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak ada laporan dari penguasa yang dirugikan, hal ini berdasarkan putusan MK Nomor 013/-022/PUU-IV/2006,” terangnya.
“Karena sifatnya delik aduan, maka surat pemanggilan itu tidak layak di lakukan. Kami menyebut ini justru mengkriminalisasi. Kalau hal ini dibenarkan maka akan menggambarkan bentuk negara yang otoritarian,” sambungnya.
Koalisi Kebebasan Berpendapat pun mendesak pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda menghentikan penyelidikan atas kasus ini karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kasus ini berpotensi mengkriminalisasi rakyat.
“Pihak kepolisian harus menghentikan penyelidikan karena tidak ada dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Penulis: Erick
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
