23.6 C
Samarinda
Jumat, Agustus 6, 2021

Usulan Bantuan Pertanian Banyak Tak Terakomodir di Pusat, Dewan Panggil OPD

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Usulan DPRD Kukar di bidang pertanian dalam arti luas banyak yang tidak masuk di APBN 2021. Hal ini jadi pembahasan dalam rapat bersama OPD teknis Pemkab Kukar seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Perkebunan. Sedangkan dari Pemprov Kaltim dihadiri Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan(DPKP) Kaltim, Senin 19 April 2021.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, beserta anggotanya, Andi Faisal, Sopan Sopian, Miftahul Jannah dan Sugeng Haryadi.

Alif menyebut, usulan DPRD Kukar melalui aspirasi anggota DPR RI Dapil Kaltim Budisatrio Djiwandono di APBN 2021 sebanyak Rp 25 miliar.

“Yang lolos di sistem APBN cuma Rp 2,5 miliar atau 10 persen saja. Ini kan memprihatinkan, ” sebut politisi Gerindra ini.

Alif menambahkan, usulan aspirasi tersebut meliputi bantuan pupuk, alsintan, pembuatan jalan usaha tani serta pengadaan bibit. Semua usulan sangat dibutuhkan masyarakat Kukar demi kemajuan pertanian di Kukar.

“Kita nilai, OPD yang mengurusi bidang pertanian tidak konsentrasi ngurusi usulan DPRD, ” ucapnya.

Karena banyak usulan yang tidak masuk, DPRD akan lakukan upaya lobi lagi ke Kementerian terkait agar bisa ditinjau ulang.
“Jika tidak bisa juga, mau tidak mau, diusulkan di APBN perubahan 2021 nanti, ” keluhnya.

Tenaga ahli Budisatrio Djiwandono, Rudiansyah mengatakan, banyak usulan masyarakat di bidang pertanian yang bisa diperjuangkan melalui DPR RI. Namun, dari segi persyaratannya banyak yang tidak terpenuhi oleh dinas terkait.

“Yang penting masuk di sistem e-Proposal pertanian dulu. Persyaratan fisiknya nanti menyusul, ” ucapnya.

Menjawab keluhan anggota DPRD Kukar, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar Musliq mengatakan, prinsipnya jika syarat penerima bantuannya lengkap, maka rekomendasi dari dinas akan keluar.

“Kadang usulan masyarakat ada yang tidak sinkron dengan pemerintah desa, akhirnya tidak keluar dari rekomendasi dari desa. Belum lagi proposal lambat diserahkan ke kami, ” ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana mengakui usulan bidang pertanian ke Kementerian banyak dari Kukar.

“Sekarang ini usulan harus masuk di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang di-entry oleh Bappeda Kabupaten termasuk aspirasi. Di Musrenbang Kaltim tinggal sinkronisasi saja, masuk di bantuan Provinsi atau Pusat, ” pungkasnya.

Penulis: Andri
Editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar