Wali Kota Samarinda Pastikan Selesaikan Lahan Warga Terdampak Pembangunan Terowongan Otista
Walikota Samarinda Andi HarunHEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Groundbreaking terowongan Otista sudah dilaksanakan Jumat kemarin. Namun beredar kabar yang menyebutkan masih belum selesainya hak ganti rugi lahan warga yang terkena proyek pembangunan mega proyek multiyears tersebut.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan saat ini pihaknya menunggu waktu untuk pembebasan lahan warga yang terdampak.
Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bertindak sendiri sebagai institusi, melainkan harus menunggu hasil dari BPN dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Yang pasti ada pembicaraan Pemkot, tinggal menunggu waktu pembebasan. Karena memang tidak bisa langsung, karena juga melibatkan KJPP dan BPN, mereka yang melakukan penilaian,” ujarnya.
“Setelah dilakukan pengukuran, penilaian itu pasti. Saya berharap masyarakat bersabar saja, pasti kita akan melakukan pembicaraan, ” sambungnya.
“Kita bisa saja membeli harga warga, tapi peraturannya tidak demikian. Karena ada resiko bagi kepala daerah apabila membebaskan lahan diluar harga pemerintah, ” lanjut dia.
Terkait lahan warga yang terdampak pembangunan terowongan, Wali Kota Andi Harun menyebut jumlahnya kurang dari 1 persen.
“Tidak semua lahan harus dibebaskan, hanya sebagian saja di Jalan Kakap, sekitar 5 orang. Ibarat 100 persen, tidak sampai 10 persen yang ada dampaknya, mungkin juga tidak sampai 1 persen. 5 warga yang ada di Jalan Sultan Sulaiman sudah setuju, walaupun mereka belum dibayar, ” katanya.
Diakuinya, persoalan lahan yang terdampak pembangunan memiliki 2 alternatif pilihan, yakni terima dengan nilai ganti yang ditawarkan pemerintahan, atau warga menolak. Namun kata dia, jika warga menolak, maka akan diselesaikan di Pengadilan.
“Jika warga tidak setuju, maka alternatifnya ke jalur hukum. Mudah-mudahan itu alternatif terakhir dan mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Karena program pembangunan tidak boleh terhambat, ” terangnya.
“Karena ini untuk kepentingan umum, maka Undang-Undang kita sudah mengantisipasi melalui Pengadilan. Nantinya putusan Pengadilan yang akan kita ikuti, yang penting ada dasar hukum yang kuat untuk membayar, ” imbuhnya.
Dikatakan mantan Legislator Karang Paci ini, pembangunan terowongan Otista untuk kepentingan masyarakat banyak, guna mengatasi berbagai persoalan yang sering terjadi di jalur tersebut.
“Ini sungguh-sungguh upaya Pemkot agar mengatasi kemacetan, sekaligus membuat jalan alternatif selain jalan di Jalan Otto Iskandardinatta. Karena di sana akses ramai, dengan satu alternatif dari sisi keamanan masyarakat, sehingga kita harus buat alternatif. Ini juga upaya menekan kecelakaan di Gunung Manggah serta mengatasi kesemrawutan lalulintas dan sebagainya, ” pungkasnya.
Penulis : Ningsih
Pos terkait
Terbaru
