APBD Kaltim 2027 Diproyeksi Tinggal Rp12,1 Triliun, Terendah dalam Beberapa Tahun Terakhir
Teks Foto: Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Arah keuangan Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyusut. Proyeksi APBD 2027 di kisaran Rp12,1 triliun menjadi sinyal turunnya kapasitas fiskal daerah, bahkan disebut sebagai salah satu yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi penyesuaian pendapatan yang lebih realistis, di tengah ketidakpastian transfer dari pemerintah pusat. Dibanding beberapa tahun sebelumnya yang sempat terdongkrak sektor sumber daya alam, angka ini menunjukkan tren penurunan.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut angka Rp12,1 triliun tersebut sudah tergambar dalam dokumen perencanaan sebelumnya dan menjadi dasar arah anggaran ke depan meskipun masih bersifat umum. “Kan di RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Jadi KUA PPAS ini apa yang ada di RKPD ini kita sampaikan,” ujarnya, Sabtu 25 Juli 2026.
Pendapatan daerah diperkirakan berada di kisaran Rp11,7 triliun, dengan tambahan pembiayaan sekitar Rp363 miliar untuk menutup kebutuhan belanja. Secara umum, belanja masih didominasi oleh belanja pegawai, operasional, dan belanja modal.
Dari sisi sumbernya, pendapatan masih bergantung pada transfer pusat. Komponen Transfer ke Daerah (TKD) diperkirakan sekitar Rp2,1 triliun, sementara sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski seluruhnya masih bersifat proyeksi. “Dari komponen Rp11 sekian itu ya, Rp2,1 itu dari TKD. Selebihnya dari PAD. Ya, kita proyeksikan kan sebesar itu,” kata Sri Wahyuni.
Ketidakpastian terbesar saat ini masih datang dari belum terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK), termasuk yang mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Padahal, komponen tersebut menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah, sehingga tanpa kepastian itu kemampuan fiskal belum bisa dihitung secara final. “Belum ada KMK-nya, kalau ada KMK-nya kita bisa anggarkan,” tutur Sri.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Kaltim memilih lebih berhati-hati dalam memasang target pendapatan. Proyeksi disusun dengan pendekatan realistis, bahkan cenderung diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya, guna menghindari risiko defisit yang terlalu besar jika realisasi tidak sesuai harapan. “Kita berdasarkan yang proyeksi tahun ini dengan sedikit penyesuaian dan sedikit pengurangan. Kita nggak boleh 100 persen, nanti kalau transfer kita kurang, defisitnya dalam. Kita menjaga itu,” tegasnya.
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Pemprov Kaltim tetap berupaya menjaga program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Prioritas diarahkan pada sektor yang dinilai memberi dampak luas, meski sebagian program lain di luar itu harus disesuaikan volumenya. “Program prioritas masih jalan, bantuan pendidikan gratis untuk UKT tunggal itu tetap bisa jalan, untuk yang di luar itu volumenya yang kita sesuaikan,” tandas Sri Wahyuni.
Pos terkait
Pos Terbaru
