33.2 C
Samarinda
Sunday, April 14, 2024

Pengacara Ditetapkan Tersangka, Peradi Kaltim Gugat Polri

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Kalimantan Timur (Kaltim) menggugat Kapolri, Kapolda Kaltim, Kapolres, dan penyidik Polres Bontang.

Gugatan yang dilayangkan oleh perkumpulan advokat itu dilakukan usai seorang anggota Peradi bernama Ngabidin Nur Cahyo yang merupakan kuasa hukum klien ditetapkan oleh penyidik Polres Bontang sebagai tersangka atas laporan yang dibuat mantan suami dari klien Ngabidin pada 11 Januari 2023.

Kepada awak media, Ngabidin menuturkan saat itu dirinya ditunjuk sebagai kuasa hukum atas kasus perceraian pada Mei 2021. Setelah ditunjuk sebagai kuasa hukum di kasus perceraian dan menjalani prosedur hukum di Pengadilan. Akhirnya, putusan bercerai dikabulkan hakim.

“Itu diputuskan (perceraian klien), kalau tidak salah bulan Maret 2022. Kami langsung mempersiapkan untuk gugatan harta gana-gini,” ungkap Ngabidin dalam konferensi pers yang diadakan di salah satu kafe, Rabu 25 Januari 2023.

Dalam mempersiapkan gugatan, Ngabidin pun bersama rekannya mengumpulkan beberapa barang bukti, seperti dokumen dari kliennya. Namun, sebelum gugatan dilakukan, Ngabidin malah digugat terlebih dahulu oleh pihak suami klien pada tanggal 24 November 2021.

“Pihak laki-laki ini menggugat hanya tiga item aset saja. Padahal lamanya pernikahan mereka sejak tahun 2003 hingga diputusnya perceraian tahun 2021,” ucapnya.

Dari gugatan yang dilakukan pihak laki-laki, akhirnya Ngabidin pun kembali menggugat rekonvensi terhadap penggugat. Dalam gugatan itu, Ngabidin menyebutkan ada 12 item aset yang digugat untuk dibagikan sebagai aset gana-gini.

“Ada sertifikat rumah, ada deposito, ada mobil. Saat kita mau melakukan pembuktian di persidangan, buku tabungan ini kita hanya punya sampul saja, nama dan nomor rekening, maka kami berinisiatif untuk bersurat kepada pihak bank pada tanggal 23 Desember 2021,” jelasnya.

Usai bersurat kepada bank, Ngabidin pun mendapat surat balasan dari pihak bank. Yakni, bank BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Namun dari empat bank itu, hanya dua bank saja yang memberikan jawaban, sedangkan dua bank lainnya tidak memberikan jawaban.

Namun permasalahan itu, baru terjadi usai dua dari empat perbankan itu menjawab permohonan Ngabidin bersama kliennya.

“Kami diberi informasi oleh penyidik kepolisian bahwa yang dilaporkan adalah pihak bank. Kami hanya dimintai keterangan, pertama saksi, kemudian menjadi tersangka,” terangnya.

Ngabidin pun mengaku saat melakukan permohonan kepada pihak perbankan dirinya tidak melakukan kesalahan. Pasalnya, semua dilakukan sesuai prosedur dan kode etik beracara sebagai advokat. Dalam hal itu, seorang advokat memiliki imunitas untuk mengumpulkan data guna melakukan gugatan dalam perkara yang ditangani.
Nahasnya, dia justru dipolisikan dan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bontang pada 11 Januari 2023 kemarin.

“Iya dalam surat laporannya, pihak terlapor adalah perbankan. Karena sudah membuka data yang tidak seharusnya. Tapi saya yang dijadikan tersangka,” imbuhnya.

Menanggapi kasus yang dialami anggotanya, Peradi Kaltim menyebut bahwa tindakan penyidik kepolisian itu adalah sebuah tindakan melawan hukum atau telah melakukan kriminalisasi terhadap lawyer yang sedang beracara dalam sebuah perkara.

“Ini jelas kriminalisasi. Kami akan melakukan gugatan mulai dari pihak Polsek, Polres, Polda bahkan hingga ke Mabes Polri terkait hal ini,” tegas Dewan Penasehat Peradi Kaltim, Abdul Rahman.

Abdul Rahman yang juga berperan sebagai kuasa hukum Ngabidin juga menerangkan kalau upaya gugatan praperadilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bontang.

“Dan sidangnya (pertama) sudah ditetapkan pada 20 Februari (2023) mendatang. Dasar gugatan kami adalah bahwa legalitas profesi advokat itu dilindungi UU Advokat Nomor 18/2003 dalam pasal 16, 17 dan 18,” jelasnya.

Lanjut lanjut, Abdul Rahman menuturkan kalau klien yang juga rekan seprofesinya itu selama beracara menangani kasus perceraian, hingga pembagian harta gana-gini pada 2021 kemarin telah bekerja sesuai kode etik dan itikad baik.

Jadi, penetapan status tersangka kepada Ngabidin tersebut dinilai telah melanggar aturan hukum dan keprofesian seorang advokat.

“Padahal dalam UU profesi kami dijamin hak imunitas dalam menjalankan profesi dalam itikad baik,” tandasnya.

Penulis: Riski

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU