24 C
Samarinda
Sunday, May 22, 2022

Tunjangan Naik, Anggota DPRD PPU Sebut Wajar

HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kenaikan di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Kenaikan tunjangan tersebut usai disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36/ 2021 pada 27 Oktober 2021 dan dinyatakan berlaku per tanggal 1 November 2021.

Tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hampir 100 persen. Sedangkan tunjangan transportasi anggota DPRD mengalami kenaikan sebesar Rp5 juta.

Tunjangan transportasi itu diberikan sebagai kompensasi kepada anggota DPRD karena tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sedangkan unsur pimpinan mendapatkan mobil dinas sehingga tidak mendapat tunjangan transportasi.

Dalam Perbup PPU Nomor 36/2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 61/2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD PPU, dirincikan tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp26,7 juta, wakil ketua sebesar Rp23,6 juta dan anggota Rp21,3 juta.

Jika dibandingkan dengan Perbup Nomor 61/2017, tunjangan perumahan Ketua DPRD sebesar Rp 14,5 juta dan wakil ketua Rp14 juta. Sedangkan tunjangan anggota DPRD yang tertuang dalam Perbup Nomor 4/2018 disebutkan tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp13,5 juta.

Tunjangan perumahan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena pemerintah belum dapat menyiapkan rumah negara atau rumah dinas.

Sedangkan tunjangan transportasi anggota DPRD seperti yang diatur dalam Perbup Nomor 36 sebesar Rp16,5 juta. Sedangkan tunjangan transportasi di Perbup Nomor 4, hanya Rp11,5 juta. Artinya, tunjangan transportasi untuk anggota mengalami kenaikan sebesar Rp5 juta.

Anggota DPRD PPU Dapil Sepaku Sariman mengatakan, kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi tersebut hal yang wajar. Pasalnya, tunjangan DPRD tersebut dinilai telah lama tidak mengalami kenaikan. Sedangkan beberapa daerah lain pun telah melakukan penyesuaian tunjangan.

“Ini pendapat saya pribadi selaku anggota DPRD dan tidak mewakili DPRD secara keseluruhan,” kata Sariman, Jumat, 20 Januari 2022.

Kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi, lanjut Sariman, telah tertuang dalam APBD 2021. Pada saat pengesahan APBD sebesar Rp1,9 triliun, dijakan landasan karena menilai keuangan daerah mampu untuk itu.

Namun, ada beberapa sumber pendapatan tidak tercapai, salah satunya rencana pinjaman ke bank swasta dan PI pengelolaan migas 10 persen. Sehingga PPU mengalami defisit lantaran pemerintah daerah tidak melakukan pengendalian proyek infrastruktur.

“Semestinya sudah naik sejak Januari. Tetapi, itu mulai dibayarkan untuk kenaikannya di bulan Desember 2021. Artinya, kita toleransi 11 bulan,” jelasnya.

Penulis: Teguh

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU