Sudarno Mundur dari TAGUPP Kaltim, Pilih Kawal Pemerintahan Rudy-Seno dari Luar
Sudarno mantan Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sudarno resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Keputusan tersebut diambil agar dirinya lebih leluasa menyampaikan kritik dan mengawal jalannya pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dari luar lingkungan pemerintahan.
Kepastian pengunduran diri itu disampaikan Sudarno saat menggelar pertemuan bersama sejumlah awak media di Samarinda, Kamis, 5 November 2026. Ia membenarkan surat pernyataan pengunduran dirinya yang sebelumnya beredar di masyarakat. Sudarno menjelaskan, surat tersebut dibuat pada 1 November 2026 dan mulai berlaku efektif pada 3 November 2026. Dokumen itu disampaikan kepada Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, kemudian diteruskan ke Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) pada 2 November untuk diproses secara administratif.
Ia menegaskan, dokumen yang disampaikannya bukan surat permohonan pengunduran diri, melainkan surat pernyataan mengundurkan diri. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak pribadi sehingga tidak memerlukan persetujuan dari gubernur maupun wakil gubernur. “Ini bukan surat permohonan mengundurkan diri, tetapi surat pernyataan mengundurkan diri. Jadi, kasarnya tidak perlu izin Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Sudarno.
Ia bilang, salah satu pertimbangan utama untuk meninggalkan TAGUPP adalah aktivitasnya menyampaikan pendapat dan kritik melalui media sosial yang kerap dikaitkan dengan posisinya sebagai bagian dari tim ahli gubernur. Dengan tidak lagi berada di dalam pemerintahan, ia berharap pandangan maupun pernyataan pribadinya tidak turut menyeret nama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Ia ingin memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan kritik tanpa membuat pemerintah daerah ikut terdampak oleh aktivitasnya di ruang publik.
“Selama ini saya speak up di media sosial, orang masih menyangkut-nyangkutkan Tim Ahli Gubernur. Maka saya harus ada di luar pemerintahan supaya pemerintahan ini tidak terimbas dengan apa yang saya lakukan,” jelasnya.
Sudarno menyebut, sejak 3 November 2026 dirinya telah kembali berstatus sebagai warga sipil. Meski demikian, ia memastikan tidak akan sepenuhnya mengambil jarak dari jalannya pemerintahan Rudy-Seno.
Ia menyatakan tetap akan mendukung kebijakan pemerintah daerah selama program yang dijalankan dinilai benar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Beberapa program yang disebutnya akan tetap dikawal antara lain Gratispol, termasuk bantuan pendidikan, serta pemberian insentif bagi guru. Namun, dukungan tersebut tidak berarti dirinya akan berhenti menyampaikan kritik. Jika menemukan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan, ia mengaku akan tetap bersuara dan memberikan masukan secara konstruktif, baik melalui ruang publik maupun secara langsung kepada gubernur, wakil gubernur, dan instansi terkait.
Sebagai mantan juru bicara tim pemenangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pilgub Kaltim, Sudarno juga menyatakan akan ikut mengawal realisasi janji politik pasangan tersebut. Kata dia, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Ia turut menyinggung kondisi fiskal Kaltim yang mengalami penyesuaian dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, ia menilai program dan janji pemerintahan tetap perlu dikawal agar dapat direalisasikan secara maksimal.
Keputusan Sudarno mundur juga muncul di tengah desakan sejumlah massa dalam demonstrasi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 4 November 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan tambahan agar Sudarno dicopot dari TAGUPP. Namun, ia membantah pengunduran dirinya dipengaruhi demonstrasi maupun desakan tersebut. Sudarno menegaskan keputusan itu diambil atas pertimbangan pribadi dan bukan karena tekanan massa aksi. “Enggak ada urusan. Karena urusan ini orang paling keras kepala kalau hal prinsip. Jadi mau demo se-Kaltim atau apalagi kemarin 300 orang, enggak ada,” tegasnya.
Ia mengaku keinginan untuk mundur sebenarnya telah muncul jauh sebelum surat tersebut disampaikan. Dengan berada di luar pemerintahan, ia ingin tetap dapat mengawal sejumlah persoalan pembangunan, termasuk isu yang berkaitan dengan perusahaan PT SAI dan PT Kalpataru yang belakangan turut menjadi perhatiannya. Sudarno juga menyebut Gubernur Rudy Mas’ud menghormati keputusan pengunduran dirinya. Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji sempat berdiskusi dan menyampaikan harapan agar dirinya tidak meninggalkan tim ahli.
Meski demikian, Sudarno tetap pada keputusannya. Ia berharap media turut mengawal jalannya pemerintahan, terutama dalam memastikan janji-janji politik Rudy Mas’ud dan Seno Aji dapat dilaksanakan. “Kami juga berharap media sekali lagi komit dengan kita, dengan Sudarno, untuk sama-sama kita kawal pemerintahan ini, untuk kemudian bagaimana dia menepati janji pemilunya berikutnya. Itu yang paling utama menurut aku,” pungkas Sudarno. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
