Sepakat KUA-PPAS APBD Kukar 2024 Capai Rp 12,44 Triliun
Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD 2024 antara Pemkab dengan DPRD Kukar.(sumber : Andri) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kukar dan Pemkab Kukar, menyepakati bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 12,44 Triliun.
Kesepakatan tersebut, melalui Sidang paripurna di ruang serba guna DPRD Kukar, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi seluruh unsur pimpinan Wakil Ketua, Alif Turiadi, Didik Eko Wahono, dan Siswo Cahyono. Mewakili Pemkab Wakil Bupati, Rendi Solihin.
Juru bicara Banggar DPRD Kukar, Hamdan menyebut, ringkasan Proyeksi KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yakni Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 11,69 Triliyun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 549 Miliar yang terdiri dari Pajak Daerah Rp 160 Miliar, Retribusi Daerah sebesar Rp 7 Miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 32 Miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 350 Miliar.
“Kemudian, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 10,90 Triliyun, yang terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp 10,25 Triliyun, Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 650 Miliar. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 250 Miliar,” sebut Hamdan.
Adapun, untuk belanja daerah, diproyeksikan sebesar Rp 12,44 Triliyun yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp 6,52 Triliun, belanja Modal sebesar Rp 4,78 Triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp 100 Miliyar dan belanja transfer Rp 1,04 Miliar.
“Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Pembiayaan Netto diproyeksikan sebesar 750 Miliar Rupiah,” sebut Hamdan.
Dimintai komentar, Abdul Rasid menambahkan, bahwa jangan sampai anggaran Kukar yang cukup besar ini nanti tidak tepat sasaran sehingga mubazir, makanya ini perlu perhatian semua pihak bagaimana bisa melaksanakan APBD 2024 ini secara maksimal.
Selanjutnya, secara estafet, DPRD akan akan memantau dan mengawasi kegiatan di APBD Perubahan 2023, yang waktunya sangat singkat.
“Untuk pembahasan kegiatan di APBD 2024 masih panjang, yang akan kita prioritaskan APBD Perubahan 2023,” pungkasnya.(ADV11/Andri)
Pos terkait
Terbaru
